HAK-HAK KARYAWAN YANG DIPHK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA




Ketika suatu Perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai langkah dalam mengurangi jumlah karyawannya, Perusahaan wajib membayarkan hak-hak karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara konsep, ada dua jenis PHK, yaitu PHK secara sukarela dan PHK dengan tidak sukarela. 


1.    PHK Sukarela diartikan sebagai pengunduran diri buruh tanpa paksaan dan tekanan. Begitu pula karena habisnya masa kontrak, tidak lulus masa percobaan (probation), memasuki usia pensiun dan buruh meninggal dunia;  Sedangkan, 

2.  PHK Tidak Sukarela dapat terjadi karena adanya pelanggaran, baik yang dilakukan buruh maupun pengusaha/perusahaan.

         Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tenting Cipta Kerja, ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK"), Pengusaha wajib memberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja (“UPMK”), dan Uang Penggantian Hak (“UPH”) kepada pekerja. 

    Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: 

    "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau yang penghargaan masa Kerja dan yang penggantian hak yang seharusnya diterima."

        Adapun jumlah Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja ("UPMK"), dan Uang Penggantian Hak ("UPH") tersebut diperoleh berdasarkan lama bekerja dan alasan PHK. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, diatur jumlah yang harus diterima berdasarkan alasan-alasan PHK, sebagai berikut:

    1. Alasan Perusahaan Melakukan Penggabungan, peleburan atau pemisahan Perusahaan:



    2. Alasan Pengambilalihan Perusahaan:



    3. Terjadi pengambilalihan Perusahaan yang mengakibatkan terjadinya Perubahan Syarat Kerja dan Pekerja/Buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja:



    4. Alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian:



    5. Alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian:



    6. Alasan Perusahaan Tutup yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 (dua) Tahun atar mengalami kerugian tidak secara terus-menerus selama 2 (dua) Tahun:



    7. Alasan Perusahaan tutup yang disebabkan bukan Karena Penrusahaan mengalami kerugian:



    8. Alasan Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure):



    9. Alasan Keadaan memaksa (force majeure) yang tidak mengakibatkan Perusahaan tutup:



    10. Alasan Perusahaan dalam Keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian:



    11. Alasan Perusahaan dalam Keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bukan Karena Perusahaan mengalami kerugian:



    12. Alasan Perusahaan Pailit:



    13. Alasan adanya permohonan Pemutusan Hubungan kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengen alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 huruç g:



    14. Alasan adana putusun lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan Pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g:



    15. Alasan Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri:



    16. Alasan Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) Hari Kerja atar lebin berturut-turut panpa keterangan secara tertulis:



    17. Alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Kerja, atar Perjanjian Kerja Bersama:



    18. Alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama:






    Keterangan:
    UP = Uang Pesangon; UPMK = Uang Penghargaan Masa Kerja; UPH = Uang Penggantian Hak


    UANG PESANGON (UP)

       Uang pesangon adalah pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada pekerja/buruh sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja.

         Upah di sini terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap. Tunjangan ini berisi komponen upah yang tetap dibayar meski kita absen.


    Perhitungan Uang Pesangon berdasarkan Pasal 156 ayat (2) 
    UU Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

    MASA KERJA
    UANG PESANGON
    YANG DIDAPAT
    Kurang dari 1 (satu) tahun
    1 (satu) bulan upah
    1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun
    2 (dua) bulan upah
    2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun
    3 (tiga) bulan upah
    3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun
    4 (empat) bulan upah
    4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun
    5 (lima) bulan upah
    5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun
    6 (enam) bulan upah
    6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun
    7 (tujuh) bulan upah
    7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun,
    8 (delapan) bulan upah
    8 (delapan) tahun atau lebih
    9 (sembilan) bulan upah




    UANG PENGHARGAAN MASA KERJA (UPMK)

       Uang penghargaan masa kerja (“UPMK”) adalah uang jasa sebagai penghargaan pengusaha kepada pekerja/buruh yang dikaitkan dengan lamanya masa kerja.

    Pasal 156 ayat 3 menyebutkan: 

    “Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

    Masa Kerja (MK) – Tahun
    Penghargaan (Bulan Upah)
    3 thn <= MK < 6 thn
    2 kali
    6 thn <= MK < 9 thn
    3 kali
    9 thn <= MK < 12 thn
    4 kali
    12 thn <= MK < 15 thn
    5 kali
    15 thn <= MK < 18 thn
    6 kali
    18 thn <= MK < 21 thn
    7 kali
    21 thn <= MK < 24 thn
    8 kali
    MK => 24 thn
    10 kali

        Berdasarkan aturan tersebut di atas, maka bagi pekerja yang masa kerjanya belum sampai 4 tahun, tidak berhak atas uang penghargaan masa kerja.

    UANG PENGGANTIAN HAK (UPH)

       Selain pesangon dan uang penghargaan, ada yang disebut dengan uang penggantian hak. Aturan tentang uang ini ada di Pasal 156 ayat 4 UU Ketenagakerjaan.

    Pasal 156 ayat 4 menyebutkan: 

    Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

    1.    Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
    2.    Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
    3.    Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.”


        Jika ada dari komponen-komponen tersebut yang belum diterima, maka pekerja berhak untuk meminta kepada perusahaan, baik melalui upaya Bipartite, Tripartite, maupun sampai ke tingkat Pengadilan Hubungan Industrial.



    Dasar hukum:
    - Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
    - Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
    - Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Wake Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

    No comments:

    Post a Comment

    Bersama rekan-rekan Forum Advokat Pengawal Pancasila. DIRGAHAYU FAPP
    Sidang Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat.
    Penanganan Permohonan Intervensi sebagai Pihak Lain Perkara PILPRES di Mahkamah Konstitusi
    Pendampingan Hukum Grace Natalie (Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia) dalam memenuhi undangan Klarifikasi pada Polda Metrojaya Jakarta
    Bersama Juniver Girsang dalam Audiensi Forum Advokat Pengawal Pancasila dengan MENKUMHAM Yasonna Laoly. NKRI Harga mati
    Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 1)
    Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 2)
    Bersama Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan Maruarar Siahaan pada Perkara Gugatan eks HTI di Pengadilan Tata Usana Negara, Jakarta Timur. NKRI Harga mati
    Officium Nobile
    Bersama rekan-rekan Advokat Pengawal Pancasila
    Bersama Mediator Disnakertrans Provinsi Jawa Barat