ATURAN HUKUM UPAH BAGI BURUH YANG SAKIT AKIBAT WABAH COVID-19



Wabah Covid-19 yang menggemparkan dunia dengan tingkat penyebaran yang sangat cepat dan dapat menyebabkan kematian ini mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah serius dengan membuat regulasi-regulasi khusus agar keadilan di masyarakat tetap dapat terjaga dan terlaksana. 

Salah satu regulasi khusus yang diterbitkan guna Perlindungan terhadap buruh yang dikategorikan sebagai ODP (Orang dalam Pengawasan) atau bahkan yang sudah positif Covid-19 dan diisolasi/dikarantina sehingga kewajiban sebagai pekerja tidak dapat dilaksanakan karena sudah jelas tidak dapat masuk kerja adalah Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan No M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Buruh/Pekerja dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 yang ditandatangani Ida Fauziah pada 17 Maret 2020.

Surat Edaran (SE) ini mengamanatkan setiap gubernur untuk melaksanakan perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait pandemi COVID-19, dengan ketentuan berikut:

1. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai ODP terkait COVID-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh;

2. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan suspect atau terduga COVID-19 dan diisolasi/dikarantina menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa isolasi/karantina;

3. Bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena penyakit COVID-19 yang dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan;

4. Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah daerah masing-masing dalam mencegah dan menanggulangi COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh;

Jadi, karyawan yang diisolasi atau karantina dan belum positif COVID-19 tetap mendapat upah penuh. Sedangkan upah pekerja/buruh yang tidak bekerja karena sakit atau positif COVID-19 dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang dimaksud adalah UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, Pasal 93 ayat 1, 2(a), dan 3 sebagai berikut:

1. Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan;

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila (a) Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;

3. Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a sebagai berikut:

- Untuk 4 bulan pertama dibayar 100% dari upah;
- Untuk 4 bulan kedua dibayar 75% dari upah;
- Untuk 4 bulan ketiga dibayar 50% dari upah;
- Untuk 4 bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.

Dengan demikian, apabila karyawan yang terjangkit corona tidak dapat bekerja selama kurun waktu 4 bulan, maka ia tetap berhak mendapatkan gaji penuh, yaitu upah pokok dan tunjangan tetap sebesar yang ia terima selama ini.

Ketika Pemberi kerja tidak menjalankan kewajiban berdasarkan aturan tersebut, pihak pekerja dapat melakukan upaya awal berupa mengajukan surat permohonan Bipartit kepada pihak Pemberi kerja dalam upaya penyelesaian masalah tersebut secara kekeluargaan. Namun apabila setelah dilaksanakan perundingan Bipartit tidak juga ada kesepakatan, Buruh dapat menempuh upaya selanjutnya yaitu membuat surat pengaduan yang ditujukan ke DISNAKER setempat untuk dilakukan mediasi dengan ditengahi oleh seorang mediator.


Mary I. Herman, S.H.
Advocate & Legal Consultant

Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2.Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan No M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Buruh/Pekerja dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

No comments:

Post a Comment

Bersama rekan-rekan Forum Advokat Pengawal Pancasila. DIRGAHAYU FAPP
Sidang Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat.
Penanganan Permohonan Intervensi sebagai Pihak Lain Perkara PILPRES di Mahkamah Konstitusi
Pendampingan Hukum Grace Natalie (Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia) dalam memenuhi undangan Klarifikasi pada Polda Metrojaya Jakarta
Bersama Juniver Girsang dalam Audiensi Forum Advokat Pengawal Pancasila dengan MENKUMHAM Yasonna Laoly. NKRI Harga mati
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 1)
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 2)
Bersama Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan Maruarar Siahaan pada Perkara Gugatan eks HTI di Pengadilan Tata Usana Negara, Jakarta Timur. NKRI Harga mati
Officium Nobile
Bersama rekan-rekan Advokat Pengawal Pancasila