UPAH LEMBUR



UPAH LEMBUR

    Upah lembur adalah upah yang dibayarkan oleh pengusaha atas pekerjaan yang dilakukan pada waktu kerja lembur. Waktu kerja lembur merupakan waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (ima hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah.

Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-102/Men/VI/2004 menyatakan, bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja pada waktu kerja lembur, maka pengusaha tersebut wajib membayar upah lembur, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja:
a. Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah se-jam;
b.   Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar 2 (dua) kali upah se-jam.

2.  Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja 40 (empat puluh) jam seminggu, maka:
a. Perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah se-jam, dan jam kedelapan dibayar (3) kali upah se-jam dan jam lembur kesembilan dan kesepuluh dibayar 4 (empat) kali upah se-jam;
b.  Apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek perhitungan upah lembur 5 (lima) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah se-jam, jam keenam 3 (tiga) kali upah se-jam dan jam lembur ketujuh dan kedelapan 4 (empat) kali upah se-jam.

3. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam seminggu, maka perhitungan upah kerja lembur untuk 8 (delapan) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah se-jam, jam kesembilan dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam kesepuluh dan kesebelas 4 (empat) kali upah se-jam.

Dasar perhitungan upah sejam adalah 100% dari upah pokok dan tunjangan tetap. Jika upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, apabila upah pokok tambah tunjangan tetap lebih kecil dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari keseluruhan upah. Cara perhitungan upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan.

Pasal 187 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa bagi pengusaha yang tidak membayar upah lembur, maka perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana penjara. Yaitu pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). 

Dengan demikian tidak ada lagi alasan bagi pengusaha untuk tidak membayar upah lembur bagi pekerja. Untuk itu pekerja jangan segan-segan melaporkan pengusaha yang nakal, mengingat upah lembur merupakan hak pekerja yang dilindungi oleh negara dan hukum.

Sumber:
Kurikulum untuk Hakim PHI

Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Kepmenakertrans No. Kep-102/Men/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.



No comments:

Post a Comment

Bersama rekan-rekan Forum Advokat Pengawal Pancasila. DIRGAHAYU FAPP
Sidang Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat.
Penanganan Permohonan Intervensi sebagai Pihak Lain Perkara PILPRES di Mahkamah Konstitusi
Pendampingan Hukum Grace Natalie (Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia) dalam memenuhi undangan Klarifikasi pada Polda Metrojaya Jakarta
Bersama Juniver Girsang dalam Audiensi Forum Advokat Pengawal Pancasila dengan MENKUMHAM Yasonna Laoly. NKRI Harga mati
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 1)
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 2)
Bersama Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan Maruarar Siahaan pada Perkara Gugatan eks HTI di Pengadilan Tata Usana Negara, Jakarta Timur. NKRI Harga mati
Officium Nobile
Bersama rekan-rekan Advokat Pengawal Pancasila