UPAH LEMBUR (UU NO. 11 TAHUN 2021 TENTANG CIPTA KERJA)


Upah lembur adalah upah yang dibayarkan oleh pengusaha atas pekerjaan yang dilakukan pada waktu kerja lembur. Waktu kerja lembur merupakan waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (ima hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah (Pasal 1 angka 7 PP No. 35/2021).

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan setelah diterbitkannya Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, terdapat sejumlah aturan ketenagakerjaan yang mengalami perubahan terkait waktu kerja lembur. Perubahan ini dapat kita temukan dalam Pasal 26 PP No. 35/2021, dimana dalam Pasal ini menyatakan bahwa maktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu, sedangkan sebelumnya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa waktu maksimal Hanya 3 (tiga) jam dalam sehari dan 14 (empati belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

Aturan Upah Menurut Omnimbus Law

Besaran upah kerja lembur diatur dalam Pasal 31 ayat (1) PP No. 35/2021 mengatur dua ketentuan pembayaran bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja, yakni:

  1. Untuk jam kerja lembur lembur pertama sebesar 1,5 kali upah sejam;
  2. Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya, sebesar 2 kali upah sejam.

Kemudian dalam  Pasal 31 ayat (2) PP 35/2021 mengatur: 

"Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Upah Kerja Lembur, apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam seminggu,  dengan ketentuan:

a)     perhitungan Upah Kerja Lembur dilaksanakan sebagai berikut:

1)  jam pertama sampai dengan jam ketujuh, dibayar 2 (dua) kali Upah sejam;

2)    jam kedelapan, dibayar 3 (tiga) kali Upah sejam; dan

3)    jam kesembilan, jam kesepuluh, dan jam kesebelas, dibayar 4 (empat) kali Upah sejam;

b)   jika hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, perhitungan Upah Kerja Lembur dilaksanakan sebagai berikut:

1)    jam pertama sampai dengan jam kelima, dibayar 2 (dua) kali Upah sejam;

      2)    jam keenam, dibayar 3 (tiga) kali Upah sejam; dan
      3)  jam ketujuh, jam kedelapan, dan jam kesembilan, dibayar 4 (empat) kali Upah sejam.

Selanjutnya Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Upah Kerja Lembur, apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam seminggu, dengan ketentuan perhitungan Upah Kerja Lembur dilaksanakan sebagai berikut: 
a. jam pertama sampan dengan jam kedelapan, dibayar 2 (dua) kali Upah sejam;
b. jam kesembilan, dibayar 3 (tiga) kali Upah sejam; dan
c. jam kesepuluh, jam kesebelas dan jam kedua belas, dibayar 4 (empat) kali Upah sejam.
    (Pasal 31 ayat (3) PP 35/2021)
Dasar perhitungan upah lembur adalah dari upah bulanan, yang komponennya terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Jika upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, apabila upah pokok tambah tunjangan tetap lebih kecil dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari keseluruhan upah. Cara perhitungan upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan.

Bagaimana jika upah Pekerja/Buruh dibayar secara harian? Mari kita baca Pasal 33 PP 35/2021, sebagai berikut:

Ayat (1) 
Dalam hal Upah Pekerja/Buruh dibayar secara harian, maka perhitäungan besarnya Upah sebulan dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima), bagi Pekerja/Buruh yang bekerja 6 (enam) Hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b. Upah sehari dikalikan 21 (dua puluh satu) bagi Pekerja/Buruh yang bekerja 5 (lima) hari kerb dalam 1 (satu) minggu.

Ayat (2)
Dalam hal Upah Pekerja/Buruh dibayarkan atas casar pertimbangan saturan Hasil, Upah sebulan sama dengen Penghasilan rata-rata dalam 12 (dua belas) bulan terakhir.

Ayat (3)
Dalam hal pah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih rendah dari Upah minimum maka Upah sebulan yang digunakan Untuk kasar perhitungan Upah Kerja Lembur yaitu Upah minimum yang berlaku di wilayah tempat Pekerja/Buruh bekerja.

Pasal 187 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dalam Pasal 187 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa bagi pengusaha yang tidak membayar upah lembur, maka perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana penjara. Yaitu pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). 

Dengan demikian tidak ada lagi alasan bagi pengusaha untuk tidak membayar upah lembur bagi pekerja. Untuk itu pekerja jangan segan-segan melaporkan pengusaha yang nakal, mengingat upah lembur merupakan hak pekerja yang dilindungi oleh negara dan hukum.


Mary I. Herman
Advokat & Praktisi Ketenagakerjaan


Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.



Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bersama rekan-rekan Forum Advokat Pengawal Pancasila. DIRGAHAYU FAPP
Sidang Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat.
Penanganan Permohonan Intervensi sebagai Pihak Lain Perkara PILPRES di Mahkamah Konstitusi
Pendampingan Hukum Grace Natalie (Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia) dalam memenuhi undangan Klarifikasi pada Polda Metrojaya Jakarta
Bersama Juniver Girsang dalam Audiensi Forum Advokat Pengawal Pancasila dengan MENKUMHAM Yasonna Laoly. NKRI Harga mati
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 1)
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 2)
Bersama Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan Maruarar Siahaan pada Perkara di Pengadilan Tata Usana Negara, Jakarta Timur. NKRI Harga mati
Officium Nobile
Bersama rekan-rekan Advokat Pengawal Pancasila
Bersama Mediator Disnakertrans Provinsi Jawa Barat

Copyright © 2018 - Law Office Mary Herman & Partners