Alasan Pekerja Perlu Mengambil Langkah Hukum Ketika diPHK

     Pekerja atau buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak, pada umumnya tidak yakin kemana atau bagaimana harus mengambil langkah awal dalam menindaklanjuti Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi. Mulai dari dasar atau alasan diambil upaya hukum, hak-hak apa saja yang perlu diperhitungkan, bahkan tidak jarang Pekerja tidak memahami bahwa ada hal-hal lain yang terjadi sebenarnya melanggar regulasi ketenagakerjaan, seperti pemecatan yang dilakukan tanpa prosedur, Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan sebelum masa kontrak dalam perjanjian kerja berakhir, dan lain sebagainya.


Alasan-Pekerja-Perlu-Mengambil-Langkah-Hukum-Ketika-diPHK


    Kita akan membahas satu persatu apa saja alasan-alasan yang perlu Pekerja ketahui, yang dapat dikategorikan 'melanggar regulasi ketenagakerjaan' dan dapat dijadikan dasar pengambilan upaya hukum terkait Pemutusan Hubungan Kerja yang dialami.


1. PHK tidak sah jika dilakukan diluar Prosedur yang berlaku

Pemutusan Hubungan Kerja dapat dikatakan melanggar regulasi ketenagakerjaan ketika dilakukan tanpa Prosedur sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang terkait, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta, maupun regulasi-regulasi terkait lainnya yang secara resmi diatur Pemerintah.

Selanjutnya, bagaimana Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi dapat dikatakan dilakukan diluar prosedur? Ada beberapa hal yang perlu Pekerja ketahui, bagaimana suatu Pemutusan Hubungan Kerja dapat dikategorikan melanggar hukum karena dilakukan diluar prosedur. 

  • Tanpa Surat Peringatan

Apabila Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan dengan alasan terjadinya pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Bersama, atau karena kesalahan Pekerja, maka sebagai upaya awal yang perlu dilakukan pihak Pengusaha dalam mejalankan amanat undang-undang yang pada pokoknya mengatur bahwa 'Pengusaha harus melakukan upaya agar tidak terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja', maka harus diawali dengan diberikannya Surat Peringatan. Surat Peringatan dapat diberikan dengan cara pemberian Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga, atau jika diatur lain di dalam Surat Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan seperti langsung diberikannya Surat Peringatan Ketiga (Terakhir) jika alasan diberikannya Surat Peringatan tersebut disebabkan oleh hal-hal tertentu yang diatur di dalam Surat Perjanjian Kerja, Surat Perjanjian Bersama, atau Perjanjian Kerja.

  • Surat Peringatan Daluarsa/Melewati Jangka Waktu

Sebagaimana penjelasan poin sebelumnya yakni tenting 'Tanpa Surat Peringatan', poin ini terkait Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan setelah diberikannya Surat Peringatan, namun Surat Peringatan tersebut telah melewati jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam regulasi ketenagakerjaan yaitu paling 6 (enam) bulan saat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja.

  • PHK dilakukan secara tiba-tiba (tanpa pemberitahuan)

Regulasi Ketenagakerjaan sebagaimana Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerinta Nomor 35 Tahun 2021 tenten Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, menyatakan:
Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dibuat dalam bentik surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut Oleh Pengusaha kupada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Pemutusan Hubungan Kerja  

  • Alasan PHK Tidak Sah Menurut Undang-Undang

Alasan Pemutusan Hubungan Kerja diluar alasan-alasan menurut regulasi ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan. Alasan berakhirnya perjanjian kerja menurut regulasi ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi jika alasan dilakukannya diluar alasan-alasan yang diatur dalam regulasi ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja, Perjanjian Bersama, atau Peraturan Perusahaan, maka dapat dikategorikan Alasan PHK Tidak Sah Menurut Undang-Undang, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

  • PHK dilakukan Sebelum Masa Kontrak Habis

Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan secara sepihak sebelum masa kerja di dalam Perjanjian Kerja berakhir/selesai.

  • PHK Tanpa Kesalahan

Alasan Pemutusan Hubungan Kerja bukan karena kesalahan Pekerja.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi dapat dikategorikan sebagai Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan diluar Prosedur. Alasan ini dapat Pekerja jadikan alasan atau dasar ketika mengambil upaya hukum dalam memperjuangkan hak.


2. Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Pesangon

Pemutusan Hubungan Kerja tanpa diberikannya hak-hak pekerja seperti Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak, merupakan hak yang seharusnya diterima Oleh Pekerja dengan status Karyawan Tetap atau yang memiliki hubungan hukum dengan pihak Pemberi Kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tak Tentu.



3. Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Kompensasi

Pemutusan Hubungan Kerja terjadi tanpa diberikan Kompensasi/Ganti Rugi, merupakan hak yang seharusnya diterima Oleh Pekerja dengan status Karyawan Kontrak atau yang memiliki hubungan hukum dengan pihak Pemberi Kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.


4. Hak Yang diberikan Tidak Sesuai Undang-Undang

Alasan ini dapat dilakukan jika hak-hak seperti Pesangon atau Kompensasi yang diberikan oleh Pemberi Kerja setelah diPHK tidak sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan dan Pekerja keberatan akan hal tersebut.

5. Status Pekerja Tidak Jelas

Pekerja juga dapat mengambil upaya hukum apabila Status Pekerja menjadi tidak jelas atau 'digantung' Oleh Pemberi Kerja. Status 'Tidak Jelas' ini dapat berupa:

  • Dirumahkan

Status Pekerja dirumahkan dan setelah Perusahaan beroperasi kembali, Pekerja tidak kembali dipekerjakan dengan alasan-alasan tertentu.



  • Skorsing

Status Pekerja discoursing tanpa waktu yang jelas dan tidak pernah dipanggil kembali untuk bekerja.

  • Lainnya

Hal-hal lainnya yang menyebabkan Status Pekerja menjadi tidak jelas, tidak bekerja, tidak diPHK, namun tidak diberikan upah.

6. Tidak Diberikan Hak Lainnya

Alasan Tidak diberikannya Hak lainnya bisa berupa:
  • Surat Pengalaman Kerja
  • Surat Lolos Butuh
  • Surat Pemutusan Hubungan Kerja secara Tertulis
  • Penahanan Ijazah
  • Komisi yang tidak diberikan
  • Gaji tidak dibayarkan
  • dll.


Baca Juga: Penyelesaian Perselishan Pemutusan Hubungan Kerja


Alasan-alasan di atas, merupakan alasan-alasan yang dapat Pekerja jadikan dasar diambilnya upaya hukum. Prinsipnya, selain alasan-alasan yang diuraikan di atas, selama terdapat kerugian, maka kerugian tersebut merupakan alasan yang sah untuk dijadikan dasar dalam pengambilan upaya hukum. Yang terpenting adalah bukti yang cukup agar upaya hukum yang diambil dapat berjalan secara maksimal.


Mary I. Herman

Advokat & Praktisi Ketenagakerjaan.


Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.




1 komentar:

  1. Memang masih banyak terjadi kasus seperti di off sementara karena permintaan pasar yang sedang turun... Dan yang terkena dampak adalah para pekerja buruh, karena kebanyakan perusahaan tidak memberikan kejelasan berapa lama mereka diliburkan, dan kadang juga ada yang tidak di pekerjakan kembali

    BalasHapus

Bersama rekan-rekan Forum Advokat Pengawal Pancasila. DIRGAHAYU FAPP
Sidang Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat.
Penanganan Permohonan Intervensi sebagai Pihak Lain Perkara PILPRES di Mahkamah Konstitusi
Pendampingan Hukum Grace Natalie (Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia) dalam memenuhi undangan Klarifikasi pada Polda Metrojaya Jakarta
Bersama Juniver Girsang dalam Audiensi Forum Advokat Pengawal Pancasila dengan MENKUMHAM Yasonna Laoly. NKRI Harga mati
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 1)
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 2)
Bersama Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan Maruarar Siahaan pada Perkara di Pengadilan Tata Usana Negara, Jakarta Timur. NKRI Harga mati
Officium Nobile
Bersama rekan-rekan Advokat Pengawal Pancasila
Bersama Mediator Disnakertrans Provinsi Jawa Barat

Copyright © 2018 - Law Office Mary Herman & Partners