CONTOH SURAT PERMINTAAN PERUNDINGAN SECARA BIPARTIT






Berikut adalah contoh surat permintaan perundingan secara bipartit. Jika anda membutuhkan pendampingan hukum terkait masalah ketenagakerjaan, baik secara bipartit, tripartit maupun dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial, silahkan hubungi kami, agar langkah hukum dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin dan ditanggapi serius oleh pihak terkait.


PERMINTAAN PERUNDINGAN SECARA BIPARTIT


Nomor     : .....................................                                                          (tempat), (tanggal)..............
Lampiran :......................................
Hal           : Permintaan Perundingan

Kepada Yth.:
Bapak/Ibu/Saudara/i..................
.........................
.........................

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya permasalahan yang perlu dirundingkan secara Bipartit, maka kami mengajukan untuk melakukan musyawarah pada:

Hari/tanggal  :
Waktu            :
Tempat          :

Untuk menyelesaikan masalah sebagai berikut:
1. ..........................................
2. ..........................................
3. dst.

Atas perhatian dan kesediaannya kami ucapkan terima kasih.



Pihak
*)Pengusaha/Buruh/
Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Ttd

(nama)

*)Coret yang tidak perlu

Sumber:
Peraturan Mentri Tenaga Kerja & Transmigrasi No: PER.31/MEN/XII/2008

No comments:

Post a Comment

Bersama rekan-rekan Forum Advokat Pengawal Pancasila. DIRGAHAYU FAPP
Sidang Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat.
Penanganan Permohonan Intervensi sebagai Pihak Lain Perkara PILPRES di Mahkamah Konstitusi
Pendampingan Hukum Grace Natalie (Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia) dalam memenuhi undangan Klarifikasi pada Polda Metrojaya Jakarta
Bersama Juniver Girsang dalam Audiensi Forum Advokat Pengawal Pancasila dengan MENKUMHAM Yasonna Laoly. NKRI Harga mati
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 1)
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 2)
Bersama Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan Maruarar Siahaan pada Perkara Gugatan eks HTI di Pengadilan Tata Usana Negara, Jakarta Timur. NKRI Harga mati
Officium Nobile
Bersama rekan-rekan Advokat Pengawal Pancasila