Bantuan Hukum Ketenagakerjaan

    Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak bukan sesuatu yang baru di kalangan buruh maupun pelaku usaha. Alasannya pun beraneka ragam. Mulai dari perusahaan melakukan efisiensi karena mengalami kerugian, perusahaan tutup, pengalihan perusahaan, force majeur (keadaan memaksa), dan lain sebagainya. Hal ini tidak dapat dihindari mengingat situasi pandemi yang mempengaruhi kondisi ekonomi dari setiap sudut pekerjaan begitu terasa. Bukan hanya pekerja, pengusahapun merasakan hal yang sama. 

    Regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, mengharuskan pengusaha atau pemberi kerja melaksanakan perintah setiap Pasal yang mengatur tentang prosedur, syarat, dan sanksi yang berlaku bila tidak dilaksanakan. Bagi perusahaan kecil, hal ini cukup mengkhawatirkan. Disatu sisi pengusaha sangat ingin memberikan yang menjadi hak setiap pekerja, disisi lain pengusaha juga harus menyelamatkan perusahaan agar tidak gulung tikar. 

    Dalam hal menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja, ada tahapan-tahapan yang harus diambil dengan harapan perselisihan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Baik dengan proses mediasi antar pengusaha dengan pihak pekerja (bipartit) atau proses mediasi antara keduanya yang ditengahi oleh mediator yang ditunjuk di tingkat Disnaker (Tripartit).

Melalui proses panjang penyelesaian perselisihan ini tidak memakan waktu yang sedikit. Selain itu andapun dituntut untuk memahami prosedur maupun regulasi perundang-undangan terkait, sehingga anda tahu apa yang anda inginkan, dengan landasan hukum sebagai dasar yang dituangkan dalam setiap argumentasi.  Tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sederet pasal yang perlu dikuasai, dan bukan hanya satu regulasi namun perlu memahami beberapa regulasi ketenagakerjaan maupun aturan pelaksanaannya, harus anda kuasai. Hal ini cukup sulit jika anda tidak didampingi oleh praktisi hukum ketenagakerjaan yang berpengalaman.





Bagaimana Cara Mendapatkan Bantuan Hukum?

Jika anda memiliki masalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan ingin didampingi dalam pengambilan upaya hukum baik secara bipartit, tripartit maupun pengajuan/menghadapi gugatan di pengadilan, ada beberapa hal yang perlu anda lengkapi, seperti:
  • Surat Perjanjian Kerja;
  • Surat Pengangkatan;
  • Surat Pemutusan Hubungan Kerja;
  • Surat Peringatan 1, 2 & 3;
  • Slip Gaji;
  • Kronologis prekara (diketik dan ditandatangani);
  • Dokumen-dokumen pendukung lainnya,

Anda dapat mengirim dokumen-dokumen tersebut melalui email atau hubungi kami melalui nomor telp/WhatsApp yang ada pada halaman beranda website ini untuk ditindaklanjuti.


Salam,
Mary Irene Herman,
Advokat & Praktisi Ketenagakerjaan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bersama rekan-rekan Forum Advokat Pengawal Pancasila. DIRGAHAYU FAPP
Sidang Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat.
Penanganan Permohonan Intervensi sebagai Pihak Lain Perkara PILPRES di Mahkamah Konstitusi
Pendampingan Hukum Grace Natalie (Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia) dalam memenuhi undangan Klarifikasi pada Polda Metrojaya Jakarta
Bersama Juniver Girsang dalam Audiensi Forum Advokat Pengawal Pancasila dengan MENKUMHAM Yasonna Laoly. NKRI Harga mati
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 1)
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 2)
Bersama Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan Maruarar Siahaan pada Perkara di Pengadilan Tata Usana Negara, Jakarta Timur. NKRI Harga mati
Officium Nobile
Bersama rekan-rekan Advokat Pengawal Pancasila
Bersama Mediator Disnakertrans Provinsi Jawa Barat

Copyright © 2018 - Law Office Mary Herman & Partners