TATA KERJA MEDIASI (TRIPARTIT)

Apa yang dimaksud dengan Mediasi secara Tripartit?

Salah satu tahapan dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah tahap perundingan secara tripartit, atau disebut Mediasi. Pada tahap ini, mediasi dilakukan oleh Pihak Pekerja dan Pihak Pemberi Kerja, dengan ditengahi oleh Mediator dari Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS).


   Ketika proses perundingan Bipartit tidak menghasilkan kesepakatan, upaya selanjutnya yang dapat dilakukan adalah membuat surat pengaduan perselisihan hubungan kerja, dengan dilampirkan risalah bipartit, dan kemudian daftarkan surat pengaduan tersebut ke Disnaker yang berwenang menyelesaikan perselisihan tersebut. Dalam hal ini, Disnaker yang berwenang adalah Disnaker pada wilayah pekerja melakukan pekerjaannya.



Proses mediasi/Tripartit


   Setelah surat pengaduan didaftarkan, maka selanjutnya para pihak (pekerja dan pemberi kerja) akan dipanggil untuk kemudian proses mediasi yang ditengahi oleh Mediator terkait perselisihan pemutusan hubungan kerja dilakukan. Apabila para pihak telah dipanggil secara patut dan layak sebanyak 3 (tiga) kali ternyata pihak pemohon yang mencatatkan perselisihan tidak hadir, maka pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial dihapus dari buku registrasi perselisihan. Sebaliknya apabila pihak termohon yang tidak hadir, maka Mediator mengeluarkan anjuran tertulis berdasarkan data yang ada.



   Namun jika para pihak hadir, maka mediasi dilakukan dan dituangkan dalam Risalah Mediasi. Jika mediasi mencapai kesepakatan, maka Mediator membantu pembuatan perjanjian bersama secara tertulis dan apabila mediasi tidak menemukan titik temu, Mediator akan mengeluarkan Anjuran tertulis, dan selanjutnya para pihak memberikan tanggapan atau jawaban terhadap Anjuran tersebut kepada Mediator, yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis.


  Apabila para pihak tidak memberikan Jawaban secara tertulis, dianggap menolak anjuran dan Mediator mencatat dalam buku registrasi perselisihan.

   Penyelesaian melalui mediasi (Tripartit) ini harus sudah selesai dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya pelimpahan penyelesaian perselisihan. Jangka waktu tersebut tidak termasuk klarifikasi, namun terhitung sejak mediasi pertama dilakukan.

    Setelah selesainya tahap mediasi atau Tripartit, pihak yang keberatan dengan Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator, dapat mengambil upaya hukum selanjutnya, yaitu dengan mengajukan Gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial.

    Jika kamu berniat untuk mengajukan gugatan tanpa bantuan ahli hukum, kamu sebaiknya benar-benar paham poin-poin penting yang harus diargumentasikan dalam Gugatan. Silahkan baca artikel tentang Penyusunan Gugatan untuk memahami dasar-dasar pembuatan gugatan. Namun apabila masih bingung, baiknya kamu gunakan Jasa Advokat yang khusus menangani perkara Ketenagakerjaan, agar lebih maksimal perjuangannya.


Mary I. Herman, S.H.
Advokat & Praktisi Ketenagakerjaan


Dasar Hukum:
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial dan Tata Kerja Mediasi.


omnimbuslaw


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bersama rekan-rekan Forum Advokat Pengawal Pancasila. DIRGAHAYU FAPP
Sidang Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat.
Penanganan Permohonan Intervensi sebagai Pihak Lain Perkara PILPRES di Mahkamah Konstitusi
Pendampingan Hukum Grace Natalie (Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia) dalam memenuhi undangan Klarifikasi pada Polda Metrojaya Jakarta
Bersama Juniver Girsang dalam Audiensi Forum Advokat Pengawal Pancasila dengan MENKUMHAM Yasonna Laoly. NKRI Harga mati
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 1)
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 2)
Bersama Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan Maruarar Siahaan pada Perkara di Pengadilan Tata Usana Negara, Jakarta Timur. NKRI Harga mati
Officium Nobile
Bersama rekan-rekan Advokat Pengawal Pancasila
Bersama Mediator Disnakertrans Provinsi Jawa Barat

Copyright © 2018 - Law Office Mary Herman & Partners