Pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul ketika langkah hukum yang menjadi bagian dari skema penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah perundingan secara Bipartit & Tripartit. Kita akan membahas secara singkat apa itu perundingan bipartit dan mediasi secara tripartit, untuk mengetahui apa yang menjadi perbedaan antara perundingan bipartit maupun mediasi tripartit.
Apa yang dimaksud dengan Bipartit?
Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam satu perusahaan, yang dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat secara kekeluargaan dan keterbukaan.
Adapun yang menjadi pihak dalam Perundingan Bipartit ini adalah Pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Pengusaha/Pemberi Kerja.
Apa yang dimaksud dengan Tripartit?
Jika Perundingan Bipartit adalah Perundingan yang dilakukan oleh pihak pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha, maka pada Perundingan Tripartit, mediasi dilakukan dengan ditengahi oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja setempat, dalam melakukan perundingan perselisihan hubungan industrial.
Kapan mediasi secara Tripartit dapat dilaksanakan? Perundingan Tripartit pada prinsipnya dapat diajukan ketika tahap perundingan Bipartit tidak menghasilkan kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk dilakukannya perundingan secara Bipartit.
Menurut Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2004, penyelesaian melalui perundingan Bipartit harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Apabila dalam jangka waktu tersebut salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka Perundingan Bipartit dianggap GAGAL.
Sehingga, untuk menindaklanjuti upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut, baik pihak pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh maupun pengusaha/pemberi kerja dapat melanjutkan prosesnya dengan membuat surat pengaduan dan mencatatkan perselisihan hubungan industrial tersebut ke Dinas Tenaga Kerja setempat, dengan melampirkan bukti bahwa upaya penyelesaian melalui perundingan Bipartit telah dilakukan, agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme penyelesaian yang sesuai.
Tanya seputar perundingan Bipartit dan perundingan Tripartit, silakan hubungi kami untuk konsultasi online dengan Advokat khusus Ketenagakerjaan.
Mary I. Herman
Advokat & Praktisi Ketenagakerjaan
