Perbedaan Bipartit dan Tripartit

 Pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul ketika langkah hukum yang menjadi bagian dari skema penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah perundingan secara Bipartit maupun Perundingan secara Tripartit. Kita akan membahas secara singkat apa itu mediasi bipartit, mediasi secara tripartit, Untuk mengetahui apa yang menjadi perbedaan antara mediasi secara bipartit maupun tripartit.


Perbedaan-Bipartit-dan-Tripartit


Apa yang dimaksud dengan Bipartit?

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam satu perusahaan, yang dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat secara kekeluargaan dan keterbukaan. Adapun yang menjadi pihak dalam Perundingan Bipartit ini adalah Pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Pengusaha/Pemberi Kerja. 

Apa yang dimaksud dengan Tripartit?

Jika Perundingan Bipartit adalah Perundingan yang dilakukan oleh Pihak pekerja/buruh atau serikat Pekerja/serikat buruh dengan pengusaha, maka pada Perundingan Tripartit, mediasi dilakukan dengan ditengahi oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja setempat, dalam melakukan perundingan perselisihan hubungan industrial. Kapan mediasi secara Tripartit dapat dilaksanakan? Perundingan Tripartit pada prinsipnya dapat diajukan ketika tahap perundingan Bipartit Tidak menghasilkan kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk dilakukannya perundingan secara Bipartit.



Perbedaan-Bipartit-Dan-Tripartit

Apabila dalam jangka Waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukannya permohonan perundingan Bipartit secara tertulis, ternyata permintaan tersebut ditolak atau tidak mencapai kesepakatan, maka Perundingan Bipartit dapat dikatakan GAGAL. Sehingga, untuk menindaklanjuti upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut, baik pihak pekerja/buruh atau strikta pekerja/serikat buruh maupun pengusaha/pemberi Kerja, dapat melanjutkan prosesnya dengan membuat surat pengaduan dan mendaftarkan perselisihan hubungan industrial tersebut ke Dinas Tenaga Kerja setempat agar dilakukan mediasi atau Perundingan Tripartit.


Mary I. Herman
Advokat & Praktisi Ketenagakerjaan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bersama rekan-rekan Forum Advokat Pengawal Pancasila. DIRGAHAYU FAPP
Sidang Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat.
Penanganan Permohonan Intervensi sebagai Pihak Lain Perkara PILPRES di Mahkamah Konstitusi
Pendampingan Hukum Grace Natalie (Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia) dalam memenuhi undangan Klarifikasi pada Polda Metrojaya Jakarta
Bersama Juniver Girsang dalam Audiensi Forum Advokat Pengawal Pancasila dengan MENKUMHAM Yasonna Laoly.
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 1)
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 2)
Bersama Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan Maruarar Siahaan pada Perkara di Pengadilan Tata Usana Negara, Jakarta. NKRI Harga mati
Officium Nobile
Bersama rekan-rekan Advokat Pengawal Pancasila
Bersama Mediator Disnakertrans Provinsi Jawa Barat

Copyright © 2018 - Law Office Mary Herman & Partners