ASPEK HUKUM KARYAWAN YANG DIRUMAHKAN

COVID-19. Apa yang ada di benak anda ketika Covid-19 atau kata yang tidak asing terdengar akhir-akhir ini disebut Korona, berada disekitar anda? Segala macam upaya pencegahan penularan dilakukan. Mulai dari penggunakaan masker, hand sanitizer hingga pengecekan suhu tubuh di setiap pintu masuk perkantoran dilakukan demi meminimalisir penyebaran virus tersebut. Menghadapi pandemik global Covid-19 ini, pemerintah mengambil langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran Covid-19, salah satunya yaitu dengan bekerja dari rumah. Kebijakan ini kemudian dijalankan oleh Pemberi kerja, dengan merumahkan karyawannya, agar dapat mengurangi dampak dari penyebaran virus Korona.

Ketika karyawan dirumahkan, tidak bekerja, dan kemudian pihak pemberi kerjapun tidak dapat memenuhi kewajiban dalam pemberian upah sebagaimana mestinya, bagaimana menyikapinya? Apakah Karyawan berhak atas upah? Sebaliknya, apakah pemberi kerjapun berkewajiban membayar upah? Bagaimana peraturan perundang-undangan mengaturnya?


Apabila suatu perusahaan akan merumahkan karyawannya, hal pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan upaya-upaya/kegiatan-kegiatan positif yang pada akhirnya dapat menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja, seperti misalnya melakukan perundingan dengan karyawan/pekerja, untuk mendapatkan kesepakatan bersama sehubungan dengan besaran upah yang akan diberikan kepada karyawan. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 151 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana Pasal 151 ayat (1) menyebutkan: 


Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-05/M/BW/1998 Tahun 1998 tentang Upah Pekerja yang dirumahkan Bukan Ke Arah Pemutusan Hubungan Kerja (“SE Menaker No. 5/1998”). SE Menaker No. 5/1998 juga mengatur bahwa:

  1. Pengusaha tetap membayar upah secara penuh yaitu berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama pekerja dirumahkan, kecuali telah diatur lain dalam Perjanjian Kerja peraturan perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama;
  2. Apabila pengusaha akan membayar upah pekerja tidak secara penuh agar dirundingkan dengan pihak serikat pekerja dan atau para pekerja mengenai besarnya upah selama dirumahkan dan lamanya dirumahkan.

Pekerja yang dirumahkan berhak atas upah, untuk itu Pengusaha berkewajiban untuk memenuhi hak-hak Pekerjanya. Undang-undang tidak mengatur secara tegas besaran upah yang harus diberikan kepada pekerja yang dirumahkan, namun sepanjang telah dilakukan perundingan antara Pengusaha dengan serikat pekerja atau pekerja, maka pemberian upah dapat dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama. 

Sebaliknya, jika Karyawan dirumahkan tanpa dilakukan perundingan terlebih dahulu, ditambah dengan upah yang tidak diberikan oleh Pengusaha, maka baik Pengusaha maupun Pekerja tetap tetap harus melaksanakan segala kewajibannya, yaitu membayar upah bagi Pengusaha dan melaksanakan pekerjaan bagi Pekerja. Hal ini diatur dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan, dimana Pasal ini mengatakan bahwa:
Sebelum ada putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengenai pemutusan hubungan kerja, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. Kewajiban pengusaha antara lain yaitu membayar upah pekerja, dan kewajiban pekerja yaitu melaksanakan pekerjaannya.

Selanjutnya, Pekerja dapat melakukan upaya hukum berupa Perundingan Bipartit, Perundingan Tripartit (Mediasi), hingga upaya pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial, jika Pekerja merasa dirugikan perusahaan dengan tidak diberikannya upah atau bahkan berakhir dengan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak oleh Pengusaha.


Mary Irene Herman, S.H.
Advocate & Legal Consultant


Dasar Hukum:
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

No comments:

Post a Comment

Bersama rekan-rekan Forum Advokat Pengawal Pancasila. DIRGAHAYU FAPP
Sidang Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat.
Penanganan Permohonan Intervensi sebagai Pihak Lain Perkara PILPRES di Mahkamah Konstitusi
Pendampingan Hukum Grace Natalie (Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia) dalam memenuhi undangan Klarifikasi pada Polda Metrojaya Jakarta
Bersama Juniver Girsang dalam Audiensi Forum Advokat Pengawal Pancasila dengan MENKUMHAM Yasonna Laoly. NKRI Harga mati
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 1)
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 2)
Bersama Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan Maruarar Siahaan pada Perkara Gugatan eks HTI di Pengadilan Tata Usana Negara, Jakarta Timur. NKRI Harga mati
Officium Nobile
Bersama rekan-rekan Advokat Pengawal Pancasila