Efisiensi Sebagai Alasan PHK

 

Sejak disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, salah satu alasan dilakukannya  PHK karena Efisiensi tidak lagi terjadi ketika Perusahaan tutup atau pihak Pemberi Kerja telah mengalami kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dimana Pemutusan Hubungan Kerja dapat dilakukan jika Perusahaan tutup karena mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau karena keadaan memaksa atau yang sering kita sebut dengan istilah Force Majeure, dan Pasal 164 ayat (3) yang mengatur bahwa alasan pemutusan hubungan kerja terjadi karena Perusahaan tutup bukan karena kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (Force Majeure), tetapi Perusahaan melakukan efisiensi.


Efisiensi-sebagai-alasan-PHK


Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah memberikan kelonggaran bagi Perusahaan atau Pemberi Kerja yang belum mengalami kerugian untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan Efisiensi. Selanjutnya, apakah ada syarat tertentu terkait efisiensi dalam mencegah terjadinya kerugian tersebut? 

Pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan alasan Efisiensi ini dapat kita temukan di dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang menyatakan sebagai berikut:

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas: a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Pasal ini tidak begitu saja memberikan alasan efisiensi sebagai alasan bagi Perusahaan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya. Ada beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan dasar Efisiensi sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2) PP 35/2021 ini.

Untuk mengetahui unsur-unsur yang harus terpenuhi agar penerapan alasan efisiensi tidak menjadi salah kaprah, maka perlu kita perhatikan penjelasan Pasal 43 ayat (2) itu sendiri, dimana lebih rinci diatur bahwa:

Efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian antara lain ditandai dengan adanya potensi penurunan produktivitas Perusahaan atau penurunan laba yang berdampak pada operasional Perusahaan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 43 Ayat (2) tersebut, maka Perusahaan yang masih menerima keuntungan yang cukup tinggi dan tidak adanya penurunan produktivitas yang berdampak pada operasional Perusahaan, tidak dapat Menggunakan alasan ini sebagai dasar dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja. Apabila Perusahaan tetap bersikeras Menggunakan alasan Efisiensi sebagaimana Pasal 43 ayat (3) sementara kondisi Perusahaan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda penurunan laba, penurunan produktivitas yang berdampak pada operasional Perusahaan, maka alasan tersebut dianggap sebagai alasan yang mengada-ngada dan terlalu dipaksakan, jika alasan tersebut tidak dapat dibuktikan dimuka persidangan.


Mary I. Herman

Advokat & Praktisi Ketenagakerjaan


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bersama rekan-rekan Forum Advokat Pengawal Pancasila. DIRGAHAYU FAPP
Sidang Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat.
Penanganan Permohonan Intervensi sebagai Pihak Lain Perkara PILPRES di Mahkamah Konstitusi
Pendampingan Hukum Grace Natalie (Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia) dalam memenuhi undangan Klarifikasi pada Polda Metrojaya Jakarta
Bersama Juniver Girsang dalam Audiensi Forum Advokat Pengawal Pancasila dengan MENKUMHAM Yasonna Laoly. NKRI Harga mati
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 1)
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 2)
Bersama Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan Maruarar Siahaan pada Perkara di Pengadilan Tata Usana Negara, Jakarta Timur. NKRI Harga mati
Officium Nobile
Bersama rekan-rekan Advokat Pengawal Pancasila
Bersama Mediator Disnakertrans Provinsi Jawa Barat

Copyright © 2018 - Law Office Mary Herman & Partners