Memahami Status Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menurut Undang-undang.





Kontrak kerja didefinisikan sebagai perjanjian/persetujuan antara pengusaha dengan pekerja, yang menentukan syarat dan kondisi kerja, hak dan kewajiban di antara para pihak. Kontrak kerja menjadi dasar bagi hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja yang memiliki unsur kerja, upah dan perintah.

Belakangan ini banyak sekali keluhan-keluhan tenaga kerja yang mengalami perselisihan dengan pihak pengusaha, dimana status tenaga kerja yang seharusnya sudah menjadi karyawat tetap, tidak pernah ada pengangkatan, bahkan dianggap tidak pernah menjadi karyawan tetap. Ada juga masalah lain yang dialami beberapa tenaga kerja yang diduga tidak memperoleh surat pengangkatan sebagai karyawan tetap, walaupun sudah bekerja selama 9 tahun (bahkan lebih) kemudian untuk dapat terus bekerja pada perusahaan tersebut harus mengikuti syarat-syarat seperti membuat surat lamaran pekerjaan yang baru, dan kemudian memperoleh surat perjanjian kerja dengan sistem kontrak yang baru pula. 

Melihat maraknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengusaha terhadap tenaga kerja, kami akan membahas sedikit terkait status karyawan kontrak, pekerja harian lepas atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Perlu kita ketahui terlebih dahulu, tiga elemen dalam hubungan kerja:

a. Pekerjaan, dalam hubungan kerja terdapat pekerjaan/tugas tertentu yang harus dijalankan oleh pekerja;

b. Upah/gaji, pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar upah atas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja dan pekerja memiliki hak untuk mendapat upah;

c. Perintah/instruksi. Dalam hubungan kerja harus terdapat unsur perintah, yang berarti bahwa pengusaha memiliki hak untuk memberi perintah kepada para pekerjanya dan pekerja berkewajiban melakukan pekerjaan mereka.

Kontrak kerja dapat dibuat baik secara tertulis maupun lisan. Kontrak tertulis minimal harus memuat ketentuan berikut ini:

a. Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha;

b. Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pemberi kerja;

c. Jabatan atau jenis pekerjaan;

d. Lokasi pekerjaan;

e. Besar upah dan cara pembayarannya;

f. Syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja;

g. Kapan mulai kerja dan masa berlakunya perjanjian kerja;

h. Tempat dan tanggal pembuatan perjanjian; dan tanda tangan para pihak.


Undang-undang Ketenagakerjaan menguraikan dua jenis kontrak kerja, yaitu kontrak kerja untuk waktu tertentu dan kontrak kerja untuk waktu tidak tertentu. Pada tahun 2004, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan Keputusan Nomor KEP100/MEN/VI/2004 tentang Prosedur Kontrak Kerja untuk Waktu Tertentu. Disamping itu, Depnakertrans juga mengeluarkan Keputusan Nomor KEP.101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja dan Keputusan Nomor 220/ MEN/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Peraturan-peraturan tersebut berfungsi sebagai norma jabaran (peraturan perundang-undangan pelaksanaan) yang mengatur lebih jauh tentang kontrak kerja.

Disamping kontrak perorangan, undang-undang juga mengakui, dalam keadaan tertentu menurut undang-undang, perusahaan dapat membuat kontrak kerja bersama. 

Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Ketenagakerjaan menentukan:

"Kontrak kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak."

Berdasarkan masa kerja, undang-undang membagi kontrak kerja ke dalam dua kategori yaitu yang dinamakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT). PKWT dibuat dalam bentuk tertulis. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan (ketentuan), maka kontraknya berubah menjadi PKWTT.

Dalam PKWT, pengusaha tidak dapat memasukkan masa percobaan kerja sebagai syarat kerja dan PKWT tidak dapat digunakan untuk tugas (pekerjaan) yang memiliki karakteristik atau bersifat permanen/tetap. PKWT hanya dapat dibuat untuk tugas (pekerjaan) tertentu yang berdasarkan karakteristiknya, dapat diselesaikan untuk jangka waktu tertentu. 

Seperti apakah karakteristik pekerjaan yang berlaku untuk PKWT?

Undang-undang menguraikan beberapa karakteristik pekerjaan yang selesai dalam jangka waktu tertentu sebagai berikut:

a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau

d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan.

Status kontrak atau PKWT dibatasi untuk jangka waktu dua tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pada tahun 2004, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan Keputusan Menteri Nomor KEP-100/MEN/VI/2004 tentang Prosedur Kontrak Kerja untuk Waktu Tertentu. Norma-norma dalam Keputusan Menteri tersebut memberikan ketentuan yang lebih rinci terkait dengan PKWT. Sebagai contoh, peraturan ini juga mengatur pekerja harian lepas, dimana ditentukan bahwa pekerja harian lepas bekerja untuk melakukan tugas kurang dari 21 hari, dan jika lebih dari 21 hari dan diberi upah selama 3 (tiga bulan) berturut-turut, maka otomatis menjadi pekerja tetap.

Jika anda merupakan karyawan kontrak yang masa kerjanya sudah melebihi 3 (tiga) tahun, atau pekerja harian lepas yang telah melakukan tugas lebih dari 21 hari dan diberi upah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka demi hukum, anda secara otomatis menjadi karyawan tetap walaupun tanpa surat pengangkatan.



Mary I. Herman, S.H.
Advocate & Legal Consultant.


Sumber:
- Kurikulum untuk Hakim PHI, Materi Pelatihan hakim-hakim PHI, diterbitkan oleh Mahkamah Agung tertanggal 23 April 2013;

- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan



No comments:

Post a Comment

Bersama rekan-rekan Forum Advokat Pengawal Pancasila. DIRGAHAYU FAPP
Sidang Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat.
Penanganan Permohonan Intervensi sebagai Pihak Lain Perkara PILPRES di Mahkamah Konstitusi
Pendampingan Hukum Grace Natalie (Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia) dalam memenuhi undangan Klarifikasi pada Polda Metrojaya Jakarta
Bersama Juniver Girsang dalam Audiensi Forum Advokat Pengawal Pancasila dengan MENKUMHAM Yasonna Laoly. NKRI Harga mati
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 1)
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 2)
Bersama Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan Maruarar Siahaan pada Perkara Gugatan eks HTI di Pengadilan Tata Usana Negara, Jakarta Timur. NKRI Harga mati