Besaran Uang Pisah Bagi Karyawan Yang Mengundurkan Diri

Banyak pertanyaan-pertanyaan terkait uang pisah yang ada di kepala setiap Pekerja yang hendak mengundurkan diri atas kemauan sendiri atau secara sukarela. 

Apakah resign dapat uang pisah?

Apakah mengundurkan diri akan dapat pesangon?

Apakah perusahaan wajib memberikan uang pesangon bagi karyawan yang mengundurkan diri?

Hak-hak apa saja yang didapatkan ketika mengundurkan diri?

Apa yang dimaksud dengan uang pisah?

Berapa besarnya uang pisah?

Bagaimana pengaturan uang pisah berdasarkan omnimbus law / Undang-Undang Cipta Kerja?

... dan segudang pertanyaan lainnya. Mari kita bahas!


Besaran-Uang-Pisah-Bagi-Karyawan-Yang-Mengundurkan-Diri

Uang pisah merupakan salah satu hak yang diatur di dalam regulasi ketenagakerjaan bagi pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri atau secara sukarela dari suatu Perusahaan. Secara detail, baik undang-undang Cipta Kerja maupun peraturan pelaksananya tidak menyebutkan angka atau berapa jumlah yang menjadi besaran uang pisah sebagaimana hak lainnya (Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja atau Uang Penggantian Hak). Lantas, bagaimana menentukan besaran uang pisah yang akan diberikan kepada Pekerja yang mengundurkan diri?

Sebelum masuk pada besaran uang pisah, perlu diketahui terlebih dahulu yang menjadi syarat ketika hendak mengajukan pengunduran diri. Syarat tersebut diatur dalam Pasal 36 huruf i Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja ("PP No. 35 Tahun 2021"), yakni:

"Pekerja/Buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:

1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;

2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan

3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri."





Baca Juga: Pengunduran Diri Atas Kehendak Pemberi Kerja


Selanjutnya, hak-hak yang seharusnya diterima oleh Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri diatur dalam Pasal 50 PP No 35 Tahun 2021, yaitu:

"Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i, berhak atas:

a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan

b. uang pisah yang besarannya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama."


Uang Penggantian Hak

Terkait Uang Penggantian Hak, dapat kita temukan dalam Pasal 40 ayat 4 PP No. 35 Tahun 2021, meliputi:
a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/Buruh diterima bekerja; dan
c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama."

Sehingga, jika masih terdapat cuti tahunan yang belum diambil/belum gugur, maka hak tersebut masuk dalam Uang Penggantian Hak. Selain itu juga Pekerja berhak atas biaya ongkos pulang sebagaimana disebutkan dalam huruf b, serta hal-hal lain yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.


Uang Pisah

Selanjutnya di dalam PP No. 35 Tahun 2021 menyebutkan bahwa besaran uang pisah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Berdasarkan hal tersebut, hal pertama yang perlu anda lakukan adalah dengan mengecek kembali apakah ada diatur dalam perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama terkait besaran uang pisah. Karena jika diatur, maka besaran uang pisah yang berlaku adalah sesuai dengan aturan yang tertulis di dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama tersebut.

Bagaimana jika baik dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan maupun Perjanjian Kerja Bersama tidak diatur? Tidak diaturnya besaran uang pisah, bukan berarti anda tidak berhak atas uang pisah. Hak ini diatur undang-undang dan ketentuan menjadi perlindungan hukum bagi Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka acuan yang dapat digunakan adalah Putusan Mahkamah Agung No. 104 K/Pdt.Sus/2010, dimana dalam putusannya, hakim memutuskan bahwa Pekerja berhak atas uang pisah sebesar 4 (empat) bulan gaji.


Kesimpulannya, selama anda mengundurkan diri berdasarkan kemauan sendiri dan telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 huruf i tersebut di atas, maka anda berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah sebesar 4 (empat) bulan gaji apabila besaran uang pisah dimaksud tidak ada diatur di dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.


Mary I. Herman
Advokat & Praktisi Ketenagakerjaan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bersama rekan-rekan Forum Advokat Pengawal Pancasila. DIRGAHAYU FAPP
Sidang Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat.
Penanganan Permohonan Intervensi sebagai Pihak Lain Perkara PILPRES di Mahkamah Konstitusi
Pendampingan Hukum Grace Natalie (Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia) dalam memenuhi undangan Klarifikasi pada Polda Metrojaya Jakarta
Bersama Juniver Girsang dalam Audiensi Forum Advokat Pengawal Pancasila dengan MENKUMHAM Yasonna Laoly.
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 1)
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 2)
Bersama Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan Maruarar Siahaan pada Perkara di Pengadilan Tata Usana Negara, Jakarta. NKRI Harga mati
Officium Nobile
Bersama rekan-rekan Advokat Pengawal Pancasila
Bersama Mediator Disnakertrans Provinsi Jawa Barat

Copyright © 2018 - Law Office Mary Herman & Partners