Sanksi Pidana Pengusaha Tidak Membayar Pesangon Karyawan


Sejak Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja") disahkan, ada beberapa perubahan ketentuan terkait Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK. Jika sebelumnya Pekerja/buruh hanya dapat mengambil upaya hukum dengan proses yang lumayan menyita waktu, yakni melalui tahap perundingan bipartit, perundingan tripartit, kemudian mengajukan gugatan pada pengadilan hubungan industrial, maka setelah berlakunya UU Cipta Kerja, pesangon yang tidak dibayarkan oleh Pengusaha masuk dalam kategori tindak pidana dan dapat dilaporkan ke kepolisian.



Sanksi-Pidana-Pengusaha-Tidak-Membayar-Pesangon-Karyawan


Banyak perkara perselisihan hubungan industrial yang telah melewati tahapan-tahapan atau proses hukum, masih 'gantung' dan tidak menemui titik terang, terutama ketika putusan pengadilan hubungan industrial hanya menjadi kemenangan di atas kertas tanpa dapat dilakukannya eksekusi sebagai upaya paksa atas sikap 'pasang badan' yang dilakukan pengusaha karena tidak melaksanakan pembayaran hak-hak pekerja/buruh sebagaimana amar putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) secara sukarela. Situasi pekerja/buruh yang tidak dapat berbuat apa-apa ketika hal ini terjadi, mengakibatkan tidak sedikit pekerja/buruh yang berhenti memperjuangkan hak-haknya, dan memilih untuk menyerah. Bahkan jika pekerja/buruh masih ingin melanjutkan  prosesnya agar amar putusan tersebut dapat terlaksana, opsi lain yang bisa dijalankan lagi-lagi pengajuan gugatan baik perbuatan melawan hukum, PKPU, hingga gugatan untuk mempailitkan pengusaha, yang cukup menghabiskan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit.  

 

Proses panjang upaya hukum ini cukup melelahkan. Sebagian besar mampu melewati tahapan-tahapan tersebut tanpa menyerah, namun bagaimana dengan sisanya? apakah hak-hak itu hanya sebatas harapan? 

 


Baca juga: PENYELESAIAN PERSELISIHAN PHK


SANKSI PIDANA

UU Cipta Kerja memberikan keuntungan bagi pekerja/buruh yang memperjuangkan haknya untuk memperoleh pesangon melalui Pasal 185 ayat 1, yang isinya adalah sebagai berikut:

 

"Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)."

 

Dalam UU Cipta Kerja mengatur terkait pesangon dalam Pasal 156 ayat (1), yang menyatakan pada pokoknya bahwa bila terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon, dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Dan sesuai Pasal 185 ayat (1) di atas, maka sanksi pidana dapat diterapkan terhadap pengusaha yang tidak memberikan hak-hak pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1).

 

Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, berbagai ketentuan sanksi di UU Cipta Kerja diadopsi dari undang-undang lama, baik sanksi pidana maupun administratif, sehingga undang-undang ini "bergigi kuat, tidak ompong".

 


Baca juga: Alasan Pekerja Perlu Mengambil Langkah Hukum Ketika diPHK 



Apa artinya? 

 

Dengan keberadaan pasal itu, pekerja/buruh yang selama ini membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menuntut pesangon melalui tahapan-tahapan atau proses persidangan pada pengadilan perselisihan hubungan industrial (PHI), dapat mengambil upaya hukum melalui laporan kepolisian terhadap Pengusaha yang tidak ada iktikad baik untuk membayar pesangon, dengan harapan masalah pembayaran pesangon dapat segera terselesaikan.



Sanksi-Pidana-Pengusaha-Tidak-Membayar-Pesangon-Karyawan



Berdasarkan aturan tersebut, laporan pidana atas iktikad tidak baik Pengusaha bandel yang tidak mau membayarkan pesangon, perlu dilakukan agar memberikan efek jera dan hak-hak pekerja/buruh tidak lagi diabaikan.



Mary I. Herman,

Advokat & Praktisi Ketenagakerjaan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bersama rekan-rekan Forum Advokat Pengawal Pancasila. DIRGAHAYU FAPP
Sidang Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat.
Penanganan Permohonan Intervensi sebagai Pihak Lain Perkara PILPRES di Mahkamah Konstitusi
Pendampingan Hukum Grace Natalie (Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia) dalam memenuhi undangan Klarifikasi pada Polda Metrojaya Jakarta
Bersama Juniver Girsang dalam Audiensi Forum Advokat Pengawal Pancasila dengan MENKUMHAM Yasonna Laoly.
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 1)
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 2)
Bersama Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan Maruarar Siahaan pada Perkara di Pengadilan Tata Usana Negara, Jakarta. NKRI Harga mati
Officium Nobile
Bersama rekan-rekan Advokat Pengawal Pancasila
Bersama Mediator Disnakertrans Provinsi Jawa Barat

Copyright © 2018 - Law Office Mary Herman & Partners