DALUARSA GUGATAN DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL






Kali ini kami akan membahas mengenai jangka waktu atau batas waktu pengajuan gugatan PHK di Pengadilan Hubungan Industrial.

Apakah ada batasan atau tenggang waktu bagi seorang tenaga kerja untuk melakukan upaya hukum di Pengadilan Hubungan Industrial setelah diPHK sepihak oleh perusahaan?

Bahwa pengaturan mengenai tenggang waktu (daluarsa) pengajuan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat kita temui dalam Pasal 171 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) yang berbunyi:

“Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya.”

Selain itu, diatur juga dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”) yang berbunyi:

“Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha.”

Menurut pasal ini, pekerja/buruh hanya dapat mengajukan gugatan dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan PHK dari pihak pengusaha. Lantas, bagaimana jika sudah lewat tenggang waktu 1 (satu) tahun? Apakah pekerja/buruh tidak dapat melakukan gugatan?
Terkait Pasal 171 UUK dan Pasal 82 UU PPHI, jangka waktu tersebut berlaku untuk PHK sebagai berikut:

1. PHK yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja/buruh yang melakukan kesalahan berat (Pasal 158 ayat (1) dan Pasal 159 UUK);
2. PHK yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana (Pasal 160 ayat (3) UUK); dan
3. PHK yang diakibatkan pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri (Pasal 162 UUK).

Dan untuk mengetahui gugatan pekerja mengenai perselisihan PHK daluarsa atau tidak, kita harus memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Yakni untuk pertama kali MK memutus permohonan judicial review terkait UUK dalam Putusan No. 012/PUU-I/2003 tertanggal 28 Oktober 2004. Dalam putusan itu MK menyatakan Pasal 158 dan Pasal 159 UUK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus menyatakan hukum bahwa Pasal 158 dan Pasal 159 UUK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Artinya, kedua pasal tersebut telah dibatalkan oleh MK dan jika mengacu pada Pasal 82 UU PPHI dan Pasal 171 UUK, apabila alasan PHK tersebut di luar Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 UUK, tidak ada tenggang waktu untuk memperkarakan kembali kasus tersebut ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Dan oleh karena Pasal 171 UUK mengatur secara terbatas alasan PHK yang daluarsa bila gugatannya diajukan lewat dari 1 tahun, maka alasan PHK lainnya di luar alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 UUK tidak bisa dikualifikasi daluarsa meskipun pekerja/buruh mengajukan gugatan lewat dari 1 (satu) tahun setelah pengusaha melakukan PHK.

Dengan demikian, apabila alasan PHK di luar alasan yang disebutkan Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 UUK, maka gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial tetap dapat dilakukan meskipun waktu PHK itu telah melewati jangka waktu 1 (satu) tahun. 

Jadi, selain alasan PHK diluar alasan yang disebutkan di atas, tidak ada batasan untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial.





Mary I. Herman, S.H.
Advocate & Legal Consultant.





Dasar Hukum:
Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003 tertanggal 28 Oktober 2004.

No comments:

Post a Comment

Bersama rekan-rekan Forum Advokat Pengawal Pancasila. DIRGAHAYU FAPP
Sidang Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat.
Penanganan Permohonan Intervensi sebagai Pihak Lain Perkara PILPRES di Mahkamah Konstitusi
Pendampingan Hukum Grace Natalie (Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia) dalam memenuhi undangan Klarifikasi pada Polda Metrojaya Jakarta
Bersama Juniver Girsang dalam Audiensi Forum Advokat Pengawal Pancasila dengan MENKUMHAM Yasonna Laoly. NKRI Harga mati
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 1)
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 2)
Bersama Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan Maruarar Siahaan pada Perkara Gugatan eks HTI di Pengadilan Tata Usana Negara, Jakarta Timur. NKRI Harga mati