Tips dan Trik PHK: Meminimalisir Resiko Tuntutan Hukum

 

Meminimalisir-Resiko-Tuntutan-Hukum


Pemutusan Hubungan Kerja menjadi solusi akhir bagi pengusaha ketika seorang pekerja tidak lagi memenuhi syarat dalam bekerja atau tidak memenuhi standar perusahaan dalam melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Kendala yang sering dihadapi oleh pengusaha adalah ketika pengakhiran hubungan kerja dilakukan, berakhir dengan tuntutan pekerja/buruh yang mengakibatkan pengusaha menjadi pihak yang kerap disalahkan karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak dilakukan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam regulasi ketenagakerjaan, sehingga tidak sedikit pengusaha yang harus menghadapi sederet proses upaya hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Yang sering menjadi pertanyaan adalah bolehkan melakukan pemutusan hubungan kerja? Kemudian, bagaimana caranya agar pemutusan hubungan kerja yang dilakukan bisa dikatakan sesuai prosedur agar tidak menyusahkan pengusaha?


Pekerja/buruh adalah merupakan manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, pekerja terikat dengan perjanjian kerja dan peraturan perusahaan yang berisi sejumlah aturan-aturan yang harus dijalankan dan mengontrol ruang gerak pekerja dalam melakukan tugasnya, serta mengharuskan pekerja/buruh menjauhi tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan saat menjalankan aktifitas pekerjaannya. Di sisi lain, pengusaha berkewajiban untuk mengontrol, mengawasi, menegur, melatih, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu demi terlaksananya kegiatan operasional perusahaan sesuai standar sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan, agar kegiatan usaha dapat berjalan seimbang dan terkontrol.


Selanjutnya, ketika upaya-upaya agar prosedur tetap berjalan sebagaimana mestinya telah dilakukan dan ternyata kesalahan oleh pekerja tetap terjadi, bagaimana menyikapinya agar tindakan yang dilakukan pengusaha tidak menyalahi aturan sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan dan dapat meminimalisir resiko terjadinya perselisihan dengan pekerja yang berlanjut pada proses hukum? Untuk itu, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai langkah-langkah sebelum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, sebagai berikut:


1. TEGURAN LISAN (Verbal Warning)

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan teguran awal saat terjadinya kesalahan oleh Pekerja/buruh. Tindakan ini perlu dilakukan pengusaha sebagai peringatan secara langsung saat terjadinya kesalahan oleh Pekerja/Buruh. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menegur langsung di lokasi kejadian saat terjadinya kesalahan, atau jika dirasa teguran lisan tersebut kurang pantas disaksikan oleh pekerja lainnya, maka pengusaha dapat memanggil pekerja yang bersangkutan untuk bertemu dan dilakukan teguran lisan secara tertutup. Teguran secara lisan, umumnya langsung dimengerti oleh Pekerja dan kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki, dan diharapkan kesalahan serupa tidak terjadi lagi.

2. SURAT PERINGATAN

Hal berikutnya yang perlu dilakukan sebagai tindak lanjut teguran secara lisan adalah dengan diberikannya Surat Peringatan secara resmi atau tertulis. Banyak pengusaha yang masih mengabaikan surat peringatan secara tertulis ini, walaupun di dalam perjanjian kerja telah diatur terkait surat peringatan yang akan diberikan ketika seorang pekerja/buruh melakukan kesalahan-kesalahan tertentu yang telah dituangkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. 

Surat peringatan ini terbagi atas surat peringatan pertama, kedua dan ketiga, yang masing-masing memiliki jangka waktu tertentu, namun sesuai regulasi ketenagakerjaan, maka jangka waktu berlakunya surat peringatan tersebut tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan. Dimana jika kesalahan tersebut kembali terjadi sebelum jangka waktu yang diberikan setelah diberikannya surat peringatan, maka pengusaha dapat mengeluarkan surat peringatan kedua atau terakhir (tergantung jenis kesalahan dan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan).


3. Surat Pemberitahuan PHK

Setelah surat peringatan pertama, kedua dan ketiga dilayangkan dengan jangka waktu yang telah ditentukan, kesalahan masih saja dilakukan, maka pengusaha berhak untuk mengambil keputusan akhir berupa Pemutusan Hubungan Kerja. Sebelum pemutusan hubungan kerja benar-benar dilakukan, pengusaha masih memiliki 1 (satu) tahapan akhir agar PHK yang dilakukan dapat dikatakan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum, yaitu dengan memberikan Surat Pemberitahuan akan dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja. 

Kapan surat pemberitahuan akan dilakukannya PHK diberikan? Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa surat pemberitahuan PHK ini harus diberikan kepada Pekerja paling lambat 14 hari sebelum tanggal berlakunya PHK. Jadi, usahakan agar surat pemberitahuan ini diberikan tidak kurang dari 14 hari sebelumnya.


4. Pemutusan Hubungan Kerja

Akhirnya, setelah melalui beberapa tahapan di atas, Pemutusan Hubungan Kerja secara resmi dapat anda lakukan dengan memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja. Ingat, walaupun secara prosedur sudah memenuhi apa yang diatur dalam regulasi ketenagakerjaan, namun Pengusaha tetap harus memberikan apa yang menjadi hak-hak pekerja setelah PHK dilakukan. Hak-hak tersebut tak lain dan tak bukan adalah Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak, bagi pekerja yang status hubungan kerjanya didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tak Tentu (PKWTT) atau karyawan tetap, atau upah x sisa masa kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) jika status hubungan kerjanya didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.


Tips-dan-Trik-PHK



5. Pemenuhan Hak Karyawan

Setelah Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan secara resmi, hak-hak pekerja perlu dipenuhi sebagaimana diatur dalam regulasi ketenagakerjaan. Jika pengusaha tidak memiliki kendala apapun dalam memenuhi hak-hak pekerja, maka menurut hemat Penulis semua proses PHK sudah selesai. 

Apakah dengan demikian berarti pengusaha sudah bebas dari resiko hukum atas tuntutan pekerja? Tentu saja belum. Dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja, bisa saja pihak Pekerja merasa keberatan atas PHK dan berdasarkan hal tersebut, Pekerja masih diberikan hak oleh undang-undang untuk mengajukan keberatan atas PHK dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan. Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari ternyata tidak ada keberatan dari pihak Pekerja/Buruh, maka Pekerja dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan. 

Tidak diajukannya keberatan bukan berarti tertutup kesempatan Pekerja dalam mengambil upaya hukum. Namun, prosedur yang diatur dalam undang-undang Cipta Kerja, pekerja wajib menyampaikan keberatan dalam waktu 7 (tujuh) hari tersebut. 


6. Perundingan

Jika pekerja menyampaikan keberatan atas PHK yang terjadi, upaya yang masih bisa dilakukan oleh Pengusaha adalah dengan melakukan perundingan atau mediasi secara bipartit untuk mencapai kesepakatan bersama. Tujuan dari perundingan ini, agar perselisihan yang timbul akibat PHK, dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam melakukan perundingan, baik pihak pengusaha maupun pekerja, harus melaksanakannya dengan iktikad baik, agar dapat menghasilkan kesepakatan bersama. 

Perundingan inilah yang menentukan apakah perselisihan dapat diselesaikan, atau akan berlanjut ke tahap berikutnya. Jika masing-masing pihak tetap bertahan pada pendiriannya, maka perselisihan tidak akan berakhir dan sudah tentu akan berlanjut. Namun jika Pengusaha mampu memberika opsi-opsi kepada Pekerja dan Pekerja menerima penawaran tersebut, perundingan dapat dikatakan berhasil dan mencapai kesepakatan bersama.


7. Kesepakatan Bersama

Kesepakatan bersama merupakan hasil akhir yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama. Kesepakatan yang dibuat secara tertulis sangat diperlukan. Ini untuk mencegah terjadinya perselisihan baru setelah adanya kesepakatan sebelumnya, yang dapat merugikan salah satu pihak, tergantung pihak mana yang tidak menjalankan kesepakatan tersebut.

Jika perundingan telah usai dan menghasilkan kesepakatan, maka perlu dituangkan dalam Perjanjian Bersama, yang isinya adalah poin-poin yang telah disepakati. Setelah Perjanjian Bersama ditandatangani, maka selanjutnya Perjanjian Bersama tersebut harus didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tingkat propinsi. Agar, apabila salah satu pihak kembali mempermasalahkan apa yang sebelumnya telah dirundingkan dan telah menghasilkan kesepakatan bersama, maka hal tersebut tidak lagi dapat dilakukan, mengingat telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Jika setelah dibuat Perjanjian Bersama salah satu pihak ternyata tidak melaksanakan isi perjanjian, maka pihak yang merasa dirugikan langsung dapat mengajukan permohonan penetapan eksekusi tanpa harus mengajukan gugatan baru pada pengadilan hubungan industrial.

Berdasarkan hal-hal yang telah diterangkan di atas, pengusaha dapat meminimalisir resiko hukum yang akan terjadi apabila baik pengusaha maupun pekerja telah melalui tahapan-tahapan di atas dengan iktikad baik dan melakukan upaya penyelesaian demi tercapainya kesepakatan bersama.


Mary I. Herman
Advokat/Praktisi Ketenagakerjaan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bersama rekan-rekan Forum Advokat Pengawal Pancasila. DIRGAHAYU FAPP
Sidang Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat.
Penanganan Permohonan Intervensi sebagai Pihak Lain Perkara PILPRES di Mahkamah Konstitusi
Pendampingan Hukum Grace Natalie (Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia) dalam memenuhi undangan Klarifikasi pada Polda Metrojaya Jakarta
Bersama Juniver Girsang dalam Audiensi Forum Advokat Pengawal Pancasila dengan MENKUMHAM Yasonna Laoly.
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 1)
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 2)
Bersama Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan Maruarar Siahaan pada Perkara di Pengadilan Tata Usana Negara, Jakarta. NKRI Harga mati
Officium Nobile
Bersama rekan-rekan Advokat Pengawal Pancasila
Bersama Mediator Disnakertrans Provinsi Jawa Barat

Copyright © 2018 - Law Office Mary Herman & Partners