Hak Asuh Anak Dalam Perceraian



Ketika seseorang dihadapkan pada kenyataan bahwa kehidupan rumah tangganya sudah tidak lagi ada keharmonisan, dan pasangan hidupnya telah memutuskan untuk mengakhiri bahtera rumah tangga dengan mengajukan gugatan perceraian di pengadilan, sementara kehadiran si buah hati yang tidak dapat dipungkiri akan menjadi korban atas masalah yang terjadi, bagaimana nasibnya kelak? Apakah otomatis mengikuti si Penggugat? atau bisa diupayakan untuk jatuh ke tangan Tergugat? Apakah ada syarat-syarat tertentu terkait itu secara hukum?

Simak yuk!

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, tidak diatur secara khusus terkait hak asuh anak jatuh ke tangan ibu atau ayah. Undang-undang ini hanya mengatur:

Pasal 41 a:

Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

Pasal 41 b:
Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

Terkait Hak asuh anak, secara khusus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 ayat (a), dinyatakan bahwa:

Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun, atau yang disebut dengan mumayyiz menjadi hak ibunya.

Kemudian Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, juga menyebutkan:
Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.
Jadi, pada prinsipnya seorang anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun, secara otomatis jatuh ketangan ibunya, kecuali dapat dibuktikan dimuka persidangan bahwa ada hal-hal yang dapat merusak akhlak anak apabila diasuh oleh ibunya. Hal-hal apa saja yang dimaksud? 

Hal-hal tersebut dapat berupa:
- Penelantaran anak (dapat berupa pembiaran terhadap anak sehingga tidak terurus, sering menggunakan kekerasan terhadap anak, dll.);
- Mempunyai kebiasaan buruk seperti judi, mabuk, menggunakan obat-obatan terlarang, dll.

Hal-hal tersebut di atas merupakan alasan yang cukup untuk seorang ibu tidak dapat mengasuh anaknya walaupun usia anak belum mencapai 12 tahun, selama dalil tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor: 354/Pdt.G/2007/PA.Bks, Majelis Hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada bapak (Pemohon). Putusan tersebut diberikan dengan alasan-alasan Ibu (Termohon) dari anak-anak tersebut:
  1. Tidak amanah, tidak mempunyai kemauan dalam mendidik anak-anak;
  2. Tidak dapat menjaga pertumbuhan, pendidikan dan kenyamanan anak-anak;
  3. Tidak mampu menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak-anak.
Lalu, bagaimana jika anak sudah berusia diatas 12 (dua belas) tahun? 
Untuk anak yang berusia diatas 12 tahun, ia bebas memilih apakah diasuh bapaknya, atau ibunya.

Demikian penjelasan tentang Hak asuh anak dalam perceraian. Jika anda ragu menghadapi permasalahan yang anda hadapi di pengadilan, silahkan hubungi kami dan dapatkan pendampingan hukum bagi perkara anda.

~MHP Law Office~


No comments:

Post a Comment

Bersama rekan-rekan Forum Advokat Pengawal Pancasila. DIRGAHAYU FAPP
Sidang Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat.
Penanganan Permohonan Intervensi sebagai Pihak Lain Perkara PILPRES di Mahkamah Konstitusi
Pendampingan Hukum Grace Natalie (Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia) dalam memenuhi undangan Klarifikasi pada Polda Metrojaya Jakarta
Bersama Juniver Girsang dalam Audiensi Forum Advokat Pengawal Pancasila dengan MENKUMHAM Yasonna Laoly. NKRI Harga mati
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 1)
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 2)
Bersama Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan Maruarar Siahaan pada Perkara Gugatan eks HTI di Pengadilan Tata Usana Negara, Jakarta Timur. NKRI Harga mati
Officium Nobile
Bersama rekan-rekan Advokat Pengawal Pancasila