PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA



Perselisihan hubungan industrial dapat disebabkan oleh beberapa perselisihan, antara lain perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Dalam kesempatan ini, kami akan sedikit membahas mengenai penyelesaian perselisihan yang disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja.

    Pertama-tama harus diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.
     Penyelesaian perselisihan yang terbaik adalah penyelesaian oleh para pihak yang berselisih sehingga dapat diperoleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak.


Beberapa tahapan Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, antara lain:

a.     Penyelesaian melalui Bipartit

Perundingan Bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam satu perusahaan.

Penyelesaian bipartit ini dilakukan dilakukan sebelum diselesaikan melalui mediasi (Tripartit) dengan musyawarah mufakat oleh para pihak tanpa dicampuri oleh pihak manapun.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit disebutkan bahwa:

           “Dalam melakukan perundingan bipartit, para pihak wajib:
a. Memiliki itikad baik;
b. Bersikap santun dan tidak anarkis; dan
c. Manaati tata tertib peruundingan yang disepakati.”

Dilanjutkan dengan Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

“Dalam hal salah satu pihak telah meminta dilakukan perundingan secara tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dan pihak lainnya menolak atau tidak menanggapi melakukan perundingan, maka perselisihan dapat dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti-bukti permintaan perundingan.”

Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para perunding dan didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama. Perjanjian Bersama wajib untuk dilaksanakan para pihak. Jika tidak dilaksanakan, maka dapat diajukan eksekusi pada Pengadilan Hubungan Industrial.

Namun, apabila perundingan mengalami kegagalan maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerja/buruh bekerja dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan.


b.    Penyelesaian melalui Mediasi Hubungan Industrial (Tripartit)

Ketika perundingan bipartit mengalami kegagalan, maka upaya selanjutnya adalah Penyelesaian melalui Mediasi Hubungan Industrial atau yang biasa disebut dengan Tripartit.

Mediasi Hubungan Industrial (Tripartit) adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.

Dalam menyelesaikan Perselisihan melalui Tripartit, langkah awal yang harus dilakukan oleh Pekerja/Buruh adalah, dengan mengajukan Surat Pengaduan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerja/buruh bekerja untuk kemudian dilakukan penelitian tentang duduk perkara oleh mediator, dan menyiapkan panggilan secara tertulis kepada para pihak untuk hadir dengan mempertimbangkan waktu panggilan secara patut sehingga sidang Mediasi dapat dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima pelimpahan tugas untuk menyelesaikan perselisihan.

Mediator melaksanakan sidang Mediasi dengan mengupayakan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat.

Jika mediasi berhasil, maka akan dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani para pihak dan mediator, dan didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama. Namun apabila penyelesaian tidak mencapai kesepakatan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang Mediasi pertama, Mediator mengeluarkan anjuran secara tertulis kepada para pihak.

Dalam hal para pihak tidak memberikan jawaban secara tertulis kepada Mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis, dianggap menolak anjuran dan Mediator mencatat dama buku registrasi perlisihan.

Apabila Mediasi tidak mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.



Dasar Hukum:
1.   Peraturan Meteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit;

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.


No comments:

Post a Comment

Bersama rekan-rekan Forum Advokat Pengawal Pancasila. DIRGAHAYU FAPP
Sidang Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat.
Penanganan Permohonan Intervensi sebagai Pihak Lain Perkara PILPRES di Mahkamah Konstitusi
Pendampingan Hukum Grace Natalie (Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia) dalam memenuhi undangan Klarifikasi pada Polda Metrojaya Jakarta
Bersama Juniver Girsang dalam Audiensi Forum Advokat Pengawal Pancasila dengan MENKUMHAM Yasonna Laoly. NKRI Harga mati
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 1)
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 2)
Bersama Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan Maruarar Siahaan pada Perkara Gugatan eks HTI di Pengadilan Tata Usana Negara, Jakarta Timur. NKRI Harga mati