PROSES TAHAPAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN



Banyak yang belum mengerti atau mengetahui  seperti apa proses atau tahapan persidangan di pengadilan ketika mengajukan gugatan atau menghadapi suatu perkara sebagai pihak yang digugat (biasa disebut sebagai Tergugat) di Pengadilan. Mari kita simak, apa saja tahapan-tahapan itu, khususnya dalam proses persidangan perkara perdata, ketika seseorang mengajukan gugatan atau menghadapi gugatan dengan posisi sebagai orang yang digugat/Tergugat.

A. Sidang Pemeriksaan Perkara
     
1. Memasukan/mengajukan Gugatan
      
Hal pertama yang harus dilakukan tentunya adalah mengajukan Gugatan yang sudah kita buat pada Pengadilan yang berwenang. Ketika mengajukan gugatan, penggugat wajib untuk mendaftarkan gugatan dengan membayar biaya perkara (biaya panjar). Setelah biaya perkara dilunasi, maka selanjutnya gugatan yang didaftarkan tersebut akan diberi nomor perkara dan kemudian diajukan kepada Ketua Pengadilan. 

2. Persiapan Sidang

Setelah Ketua Pengadilan menerima gugatan, maka selanjutnya akan ditunjuk seorang hakim sebagai Ketua Majelis dan dua orang hakim anggota yang ditugaskan untuk menangani perkara tersebut. Kemudian dengan penetapan, hakim akan menentukan jadwal sidang dan memanggil para pihak agar menghadap di muka Pengadilan pada waktu yang telah ditentukan. Pemanggilan terhadap para pihak yang bersengketa dilakukan oleh Jurusita.

B. Jalannya Persidangan

1. Susunan Persidangan

Hakim tunggal atau Hakim Majelis terdiri dari satu ketua dan dua hakim anggota, yang dilengkapi dengan Panitera sebagai pencatat jalannya persidangan. Pihak Penggugat dan Tergugat duduk berhadapan dengan hakim dan posisi Tergugat di sebelah kanan dan Penggugat di sebelah kiri Hakim. Apabila persidangan berjalan lancar (tanpa penundaan), maka jumlah persidangan kurang lebih 8 (delapan) kali yang terdiri dari sidang pertama sampai dengan putusan hakim.

2. Sidang Pertama

Setelah hakim ketua membuka sidang dengan menyatakan: "Sidang dibuka" dengan mengetuk palu. Hakim memulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Penggugat dan Tergugat. Proses dalam sidang pertama, biasa dilakukan dengan mempertanyakan identitas Penggugat maupun Tergugat, kemudian mempertanyakan apakah sudah mengerti maksud didatangkannya para pihak di muka pengadilan, dan juga hakim akan menghimbau agar dilakukan perdamaian. Dalam hal ini, meskipun para pihak menjawab bahwa tidak mungkin akan ada perdamaian karena upaya perdamaian telah dilakukan berkali-kali, namun hakim tetap akan meminta untuk dicoba lagi. Jadi pada sidang pertama ini sifatnya merupakan checking identitas para pihak dan apakah para pihak sudah mengerti mengapa mereka dipanggil dimuka pengadilan. 

Apabila dalam sidang pertama ini tidak ditemukan kekurangan atau cacat, maka sidang dilanjutkan.

3. Sidang Kedua (Jawaban Tergugat)

Apabila tidak tercapai suatu perdamaian, maka sidang dilanjutkan dengan penyerahan jawaban dari pihak Tergugat. Jawaban ini dibuat rangkap 3 (tiga) lembar, pertama untuk Penggugat, lembar kedua untuk hakim dan lembar ketiga untuk Tergugat sendiri. Namun dalam praktek, sering hakim meminta 5 (lima) rangkap, dimana 3 (tiga) rangkap diberikan kepada Hakim Ketua dan Hakim anggota, serta 2 (dua) rangkap lainnya untuk Penggugat dan Tergugat.

4. Sidang Ketiga (Replik)

Pada sidang ini penggugat atau kuasa hukumnya menyerahkan replik sebanyak beberapa rangkap, sama halnya dengan pada poin 3 (tiga).  Replik sendiri merupakan tanggapan Penggugat terhadap Jawaban Tergugat.

5. Sidang Keempat (Duplik)

Dalam sidang keempat, Tergugat menyerahkan duplik, yaitu tanggapan Tergugat terhadap Replik Penggugat.

6. Sidang Kelima (Pembuktian dari Penggugat)

Sidang kelima dapat disebut sebagai sidang pembuktian oleh Penggugat. Disini Penggugat mengajukan bukti-bukti yang memperkuat dalil-dalil Penggugat sendiri dan yang melemahkan dalil-dalil Tergugat. Alat pembuktian melalui surat (fotocopy) harus di nazagelen terlebih dahulu dan pada waktu sidang dicocokkan dengan aslinya oleh hakim maupun pihak tergugat. Hakim mempunyai kewenangan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dilanjutkan oleh Tergugat. Sedangkan pihak Penggugat memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. 

Terhadap saksi-saksi, hakim akan mempersilahkan Penggugat mengajukan pertanyaan tersebih dahulu, kemudian hakim sendiri juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam rangka memperoleh keyakinan. Apabila pembuktian ini belum dapat cukup dilakukan dalam sehari, bisa dilakukan dua kali atau lebih, tergantung pada kelancaran pembuktian. Perlu dicatat disini bahwa sebelum ditanyakan serta memberikan keterangan, saksi harus disumpah terlebih dahulu dan tidak boleh masuk dalam ruang sidang sebelum dipanggil.

7. Sidang Keenam ( Pembuktian dari Tergugat)

Jika dalam sidang kelima merupakan sidang pembuktian Penggugat, maka pada sidang keenam ini adalah sidang pembuktian dari pihak Tergugat. Jalannya sidang sama dengan sidang kelima dengan catatan bahwa yang mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi adalah pihak Tergugat, sedangkan tanya jawabnya kebalikan daripada sidang kelima.

8. Sidang Ketujuh (Kesimpulan)

Sidang ketujuh adalah sidang penyerahan kesimpulan. Disini kedua belah pihak membuat kesimpulan dari hasil-hasil sidang tersebut. Isi pokok kesimpulan sudah barang tentu yang menguntungkan para pihak sendiri.

9. Sidang Kedelapan (Putusan Hakim)

Dalam sidang kedelapan ini, hakim membaca putusan yang seharusnya dihadiri oleh para pihak. Setelah selesai membaca putusan, maka hakim mengetuk palu tiga kali dan para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan banding apabila tidak puas dengan putusan hakim. Pernyataan banding ini harus dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dijatuhkan.

~MHP Lawyers



Sumber:
Bahan Ajar PKPA Praktek Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan, oleh H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H. M.H., dilaksanakan oleh FHP Education of Law, Tahun 2010.

No comments:

Post a Comment

Bersama rekan-rekan Forum Advokat Pengawal Pancasila. DIRGAHAYU FAPP
Sidang Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat.
Penanganan Permohonan Intervensi sebagai Pihak Lain Perkara PILPRES di Mahkamah Konstitusi
Pendampingan Hukum Grace Natalie (Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia) dalam memenuhi undangan Klarifikasi pada Polda Metrojaya Jakarta
Bersama Juniver Girsang dalam Audiensi Forum Advokat Pengawal Pancasila dengan MENKUMHAM Yasonna Laoly. NKRI Harga mati
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 1)
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 2)
Bersama Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan Maruarar Siahaan pada Perkara Gugatan eks HTI di Pengadilan Tata Usana Negara, Jakarta Timur. NKRI Harga mati