PENYUSUNAN GUGATAN




Sebelum membahas masalah gugatan, perlu diketahui bahwa gugatan merupakan upaya hukum dalam perkara perdata, bukan perkara pidana. Untuk itu segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara perdata, dapat digugat di pengadilan. Apa yang dimaksud dengan perkara perdata?

Perkara Perdata merupakan perkara yang menyangkut kepentingan subjek hukum melawan subjek hukum lainnya, yaitu antara individu hukum. Sebelum masuk dalam pengajuan gugatan, ada upaya hukum sebelumnya yang perlu ditempuh, yakni penyelesaian dengan cara musyawarah atau kekeluargaan atau mediasi. 

Penyelesaian dengan cara mediasi ini dapat dijalankan melalui surat peringatan atau biasa disebut SOMASI.

Apa itu SOMASI? 

Somasi merupakan surat teguran atau surat peringatan terhadap orang yang diduga lalai atau tidak melaksanakan tugas dan atau kewajiban yang seharusnya dilakukan, sehingga menimbulkan adanya kerugian tertentu, baik kerugian materiil dan atau kerugian imateriil, sehingga perlu diberi teguran secara resmi dengan tujuan upaya penyelesaian melalui jalur mediasi atau secara kekeluargaan, sebelum dilakukan upaya lanjutan berupa pengajuan gugatan ataupun langkah hukum lainnya yang dianggap perlu untuk dilakukan.

SOMASI dapat ditemukan dasar hukumnya pada Pasal 1238 KUHPer, yang berbunyi:


Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan.

Selanjutnya, dalam Pasal 1243 KUHPer diatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya. Peringatan ini dilakukan secara tertulis, yang kemudian kita kenal sebagai somasi. 

Ketika surat somasi telah dikirimkan dan dengan jangka waktu yang telah ditentukan belum juga ada tanggapan atau itikad baik oleh yang bersangkutan, maka upaya selanjutnya yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan di Pengadilan.

Apa itu GUGATAN?

Adapun yang dimaksud dengan gugatan menurut penulis adalah suatu upaya yang diajukan dimuka pengadilan, berisi tuntutan hak demi tercapainya kepastian hukum, yang dapat memaksa pihak lain dalam memenuhi segala kerugian yang diderita oleh Penggugat melalui Putusan Pengadilan.

Pengajuan gugatan harus dilakukan secara tertulis dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang mengadili sebagaimana tertuang dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) Rbg. Namun keharusan pengajuan gugatan dalam bentik tertulis itu ada pengecualiannya yang terdapat dalam Pasal 120 HIR dan Pasal 144 Rbg dimana disebutkan bahwa jika orang yang menggugat buta huruf, maka gugatan dapat diajukan dengan lisan kapada ketua pengadilan dan selanjutnya ketua pengadilan mencatat hal ihwal gugatan itu dalam bentik tertulis.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun Surat Gugatan sebagai dasar tuntutan hak atau kepentingan dalam pemeriksaan acara perdata, antara lain:

1. Tiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat pengadilan;

2. Gugatan dapat diajukan secara lisan (Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 142 Ayat (1) Rbg) atau tertulis (Pasal 120 HIR Pasal 144 Ayat (1) Rbg) dan bila perlu dapat meminta bantuan kapada Ketua Pengadilan Negeri;

3. Gugatan hanya dapat diajukan oleh yang berkepentingan;

4. Tuntutan hak di dalam gugatan merupakan tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya, yang dapat dikabulkan apabila kebenarannya dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan;

5. Mengenai persyaratan tentang isi daripada gugatan tidak ada ketentuannya tetapi kita dapat melihat dalam Pasal 8 Ayat (3) Rv. yang mengharuskan adanya pokok gugatan yang meliputi:
a. Identitas para pihak;
b. Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. Dalil-dalil ini lebih dikenal dengan istilah Fundamentum Petendi;
c. Tuntutan atau petitum ini harus jelas dan tegas. HIR dan Rbg sendiri hanya mengatur mengenai cara mengajukan gugatan.

Perlu diperhatikan juga, bahwa dalil-dalil yang disampaikan, harus berdasarkan bukti-bukti yang ada. Tanpa alat bukti yang cukup, gugatan dianggap lemah dan tidak akan dikabulkan oleh Hakim.

Ketika seseorang akan mengajukan gugatan, ada baiknya didampingi oleh Kuasa Hukum/Advokat berpengalaman. Sebab tanpa adanya pengetahuan atau pemahaman tentang hukum, pengajuan gugatan tidak akan berjalan maksimal dan bahkan dapat berujung pada putusan gugatan tidak dapat diterima atau NO (niet ontvankelijke verklaard). Sehingga waktu dan biaya hanya terbuang percuma.

Dasar pemberian putusan NO (tidak dapat diterima) ini dapat kita lihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.


Siap mengajukan gugatan? Pastikan anda didampingi Advokat ;)


-MHP

Dasar Hukum:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)

No comments:

Post a Comment

Bersama rekan-rekan Forum Advokat Pengawal Pancasila. DIRGAHAYU FAPP
Sidang Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat.
Penanganan Permohonan Intervensi sebagai Pihak Lain Perkara PILPRES di Mahkamah Konstitusi
Pendampingan Hukum Grace Natalie (Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia) dalam memenuhi undangan Klarifikasi pada Polda Metrojaya Jakarta
Bersama Juniver Girsang dalam Audiensi Forum Advokat Pengawal Pancasila dengan MENKUMHAM Yasonna Laoly. NKRI Harga mati
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 1)
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 2)
Bersama Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan Maruarar Siahaan pada Perkara Gugatan eks HTI di Pengadilan Tata Usana Negara, Jakarta Timur. NKRI Harga mati