Syarat Sah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat perubahan tentang batasan waktu maksimal dalam membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yakni dari yang sebelumnya hanya dapat berlaku maksimal 3 (tiga) tahun, menjadi maksimal 5 (lima) tahun. Jangankan untuk waktu maksimal 5 (lima) tahun, saat peraturan ketenagakerjaan masih memberlakukan jangka waktu maksimal untuk berlakunya PKWT 3 tahun saja, masih banyak pihak pengusaha atau pemberi kerja yang keliru membuat dan menerapkan baik jangka waktu maupun jenis pekerjaan dalam membuat perjanjian kontrak kerja dengan status PKWT ini. Mulai dari perjanjian kontrak yang diperbaharui saat karyawan sudah bekerja selama belasan tahun, bahkan ada yang diperbaharui setiap tahun, padahal diketahui waktu kerja yang dijalankan pekerja sudah melebihi batas waktu maksimal sebagai karyawan kontrak yang ditentukan oleh undang-undang. Selain itu dari jenis pekerjaannya, masih juga ada yang membuat surat perjanjian kontrak pada jenis pekerjaan yang tidak masuk sebagai syarat berlakunya surat perjanjian kerja waktu tertentu. Lantas, bagaimana suatu perjanjian kerja waktu tertentu dapat dikatakan sah menurut undang-undang?


Syarat-Sah-Perjanjian-Kerja-Waktu-Tertentu




Jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)

Untuk mengetahui bagaimana regulasi ketenagakerjaan mengatur tentang jangka waktu dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau yang biasa disebut dengan 'perjanjian kontrak' untuk karyawan yang bekerja hanya dalam waktu tertentu, maka perlu kita cek terlebih dahulu pasal-pasal yang mengaturnya. Dalam hal ini tentu yang akan menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja").

Pada regulasi ketenagakerjaan sebelumnya yakni Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hanya dapat diadakan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Atau waktu maksimal yang dapat diterapkan dalam PKWT adalah 3 (tiga) tahun. Namun dalam UU Cipta Kerja, aturan tersebut diubah, dan dapat kita temukan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang merubah jangka waktu tersebut menjadi 5 (lima) tahun. 

Jika jangka waktu perjanjian akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai, maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Bagaimana jika pekerjaan yang diperjanjikan dalam PKWT dapat diselesaikan lebih cepat dari lamanya waktu yang disepakati? Jika terjadi demikian, maka PKWT putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan.



Jenis pekerjaan

Selanjutnya, jenis pekerjaan yang dapat diterapkan untuk perjanjian kerja waktu tertentu, juga telah ditentukan dalam undang-undang cipta kerja. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu bagi karyawan kontrak hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Jenis pekerjaan, sifat atau kegiatan pekerjaan dimaksud, yaitu:
  • Sekali selesai/sementara;
  • Pekerjaan yang sifatnya musiman;
  • Penyelesaiannya paling lama 5 (lima) tahun;
  • Berkaitan dengan produk baru, kegiatan baru, dll.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap seperti: Satpam, Staff Administrasi, maupun pekerjaan-pekerjaan yang jangka waktu pengerjaannya lebih dari 5 (lima) tahun.

Selanjutnya PP No. 35 Tahun 2021 ini menyatakan bahwa PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibuat untuk pekerjaan tertentu yaitu:
  • Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
  • Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
  • Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Setelah melihat syarat-syarat PKWT di atas, perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan di atas, maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT), sekalipun tidak ada surat pengangkatan sebagai karyawan tetap.


syarat-PKWT




Dasar Hukum:
  • Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang cipta Kerja;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
  • Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Mary I. Herman
Advokat/Praktisi Ketenagakerjaan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bersama rekan-rekan Forum Advokat Pengawal Pancasila. DIRGAHAYU FAPP
Sidang Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat.
Penanganan Permohonan Intervensi sebagai Pihak Lain Perkara PILPRES di Mahkamah Konstitusi
Pendampingan Hukum Grace Natalie (Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia) dalam memenuhi undangan Klarifikasi pada Polda Metrojaya Jakarta
Bersama Juniver Girsang dalam Audiensi Forum Advokat Pengawal Pancasila dengan MENKUMHAM Yasonna Laoly.
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 1)
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 2)
Bersama Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan Maruarar Siahaan pada Perkara di Pengadilan Tata Usana Negara, Jakarta. NKRI Harga mati
Officium Nobile
Bersama rekan-rekan Advokat Pengawal Pancasila
Bersama Mediator Disnakertrans Provinsi Jawa Barat

Copyright © 2018 - Law Office Mary Herman & Partners