PERUNDINGAN BIPARTIT

Yang dimaksud dengan Perundingan Bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam satu perusahaan. Kedudukan hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Perundingan Bipartit sifatnya diwajibkan. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: 

Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartit.

Selanjutnya, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melakukan perundingan bipartit? 

Dalam hal Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara serikat pekerja/serikat buruh dengan Pengusaha atau Perusahaan melalui Bipartit, maka berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER31/MEN/XII/2008, Perundingan bipartit dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Tahap sebelum perundingan dilakukan persiapan:

1) Pihak yang merasa dirugikan berinisiatif mengkomunikasikan masalahnya secara tertulis kepada pihak lainnya;

2) Apabila pihak yang merasa dirugikan adalah pekerja/buruh perseorangan yang bukan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, dapat memberikan kuasa kepada pengurus serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan tersebut untuk mendampingi pekerja/buruh dalam perundingan;

3) Pihak pengusaha atau manajemen perusahaan dan/atau yang diberi mandat harus menangani penyelesaian perselisihan secara langsung;

4) Dalam perundingan bipartit, serikat pekerja/serikat buruh atau pengusaha dapat meminta pendampingan kepada perangkat organisasinya masing-masing;

5)  Dalam hal pihak pekerja/buruh yang merasa dirugikan bukan anggota serikat pekerja/serikat buruh dan jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh, maka harus menunjuk wakilnya secara tertulis yang disepakati paling banyak 5 (lima) orang pekerja/buruh yang merasa dirugikan;

6) Dalam hal perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, maka masing-masing serikat pekerja/serikat buruh menunjuk wakilnya paling banyak 10 (sepuluh) orang.

b. Tahap Perundingan:

1) Kedua belah pihak menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan;

2) Kedua belah pihak dapat menyusun dan menyetujui tata tertib secara tertulis dan jadwal perundingan yang disepakati;

3) Dalam tata tertib para pihak dapat menyepakati bahwa selama perundingan dilakukan, kedua belah pihak tetap melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya;

4)  Para pihak melakukan perundingan sesuai tata tertib dan jadwal yang disepakati;

5) Dalam hal salah satu pihak tidak bersedia melanjutkan perundingan, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerja/buruh bekerja walaupun belum mencapai 30 (tiga puluh) hari kerja;

6) Setelah mencapai 30 (tiga puluh) hari kerja, perundingan bipartit tetap dapat dilanjutkan sepanjang disepakati oleh para pihak;

7) Setiap tahapan perundingan harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak, dan apabila salah satu pihak tidak menandatangani, maka hal ketidaksediaan itu dicatat dalam risalah dimaksud;

8) Hasil akhir perundingan dibuat dalam bentuk risalah akhir yang sekurang-kurangnya memuat:

- Nama lengkap dan alamat para pihak;

- Tanggal dan tempat perundingan;

- Pokok masalah atau obyek yang diperselisihkan;

- Pendapat para pihak;

- Kesimpulan atau hasil perundingan;

- Tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan.

9) Rancangan risalah akhir dibuat oleh pengusaha dan ditandatangani oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak bilamana pihak lainnya tidak bersedia menandatanganinya;

c. Tahap setelah selesai perundingan:

1) Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para perunding dan didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama;

2) Apabila perundingan mengalami kegagalan maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerja/buruh bekerja dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan.

Pasal 5 Undang-undang ini juga mengatur, bahwa untuk mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial, maka para pihak perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Pihak pengusaha agar:

1)  Memenuhi hak-hak pekerja/buruh tepat pada waktunya; dan

2) Membangun komunikasi yang baik dengan pihak pekerja/buruh.

b. Pihak pekerja/buruh agar:

1) Melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab; dan

2)  Membangun komunikasi yang baik dengan pihak pengusaha maupun dengan serikat pekerja/serikat buruh.

Jika Perundingan Bipartite tidak mencapai kesepakatan, maka upaya hukum selanjutnya yang dapat dilakukan adalah Perundingan Tripartite pada Dinas Tenaga Kerja setempat. 

Baca juga artikel "Tata Kerja Mediasi (Tripartite)" Untuk mendapatkan penjelasan lebih lengkap.

Dasar Hukum:

Peraturan Meteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit;