Pengunduran Diri Atas Kehendak Pemberi Kerja

Pernahkah anda dihadapkan pada situasi yang mengharuskan anda untuk menandatangani surat pengunduran diri pada suatu Perusahaan, padahal pada faktanya anda sama sekali tidak pernah berniat untuk mengundurkan diri dari pekerjaan? Lebih tepatnya, anda dipecat oleh Perusahaan, tetapi dikondisikan seolah-olah andalah yang mengajukan pengunduran diri tersebut, sehingga hak-hak yang anda terimapun bukan atas dasar adanya pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan, namun dengan alasan "pengunduran diri atas kemauan sendiri".

Berbeda ketika anda memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan atas kemauan sendiri atau dilakukan atas dasar sukarela, maka hak-hak yang anda terima adalah sesuai dengan apa yang menjadi alasan putusnya hubungan kerja, yakni mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Tentu hal tersebut tidak akan menjadi masalah, karena pengunduran diri itu merupakan kehendak Pekerja sendiri.

Namun ketika pekerja 'mengundurkan diri' berdasarkan kehendak pihak Pemberi Kerja, dan kepadanya diberikan sejumlah uang kompensasi atas pengunduran diri tersebut, sementara pengunduran diri tidak dilakukan karena keinginan Pekerja, melainkan atas dasar kehendak Pemberi Kerja, maka pengunduran diri tersebut tidak dapat dikatakan pengunduran diri, namun merupakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh Pemberi Kerja. Mengapa demikian? 

Pengunduran-Diri-Atas-Kehendak-Pemberi-Kerja

Baca Juga: Penyelesaian Perselisihan PHK


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti pengunduran diri adalah "penarikan diri seseorang secara tetap dari pekerjaan negara dalam bidang sipil, militer dan sebagainya karena lanjut usia, ketidakmampuan, sakit dan sebagainya."


Ketika keinginan pengunduran diri itu bukan berasal dari Pemberi Kerja dan jika terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja ditandai dengan adanya surat pengunduran diri yang seolah-olah dilakukan secara sukarela, maka Pekerja yang merasa keberatan dengan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dapat mengambil upaya hukum, selama pengunduran diri dengan dasar cacat kehendak tersebut dapat dibuktikan.


Baca Juga: Alasan Pekerja Perlu Mengambil Langkah Hukum


Keberatan Pekerja terkait pengunduran diri atas dasar cacat kehendak ini dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti keberatan atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut karena Pekerja masih ingin dipekerjakan, atau keberatan karena hak pekerja berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak menjadi lebih sedikit jika dibandingkan alasan PHK dilakukan oleh Perusahaan dengan alasan lain (efisiensi, perusahaan tutup, coorporate action, dan lain sebagainya), yakni hanya Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah yang besarannya diatur dalam Perjanjian Kerja, Perjanjian Bersama atau Peraturan Perusahaan.


posko-pengaduan-phk


Jika Pekerja merasa keberatan akan hal tersebut, maka Pekerja dapat mengambil upaya hukum berupa pengajuan perundingan bipartit untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan menghasilkan kesepakatan bersama. Namun apabila perundingan bipartit tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, pekerja dapat melanjutkan dengan mendaftarkan perselisihan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja terkait untuk dilakukan upaya penyelesaian secara Tripartit dengan ditengahi oleh Mediator yang ditunjuk untuk itu.

Bagaimana jika Pekerja tidak keberatan dengan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan dengan cara demikian? 


Baca Juga: Efisiensi Sebagai Alasan PHK


Setiap perselisihan yang terjadi di bidang Hubungan Industrial, disebabkan oleh karena adanya perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pemberi kerja atau gabungan pemberi kerja dengan pekerja/buruh ata serikat pekerja/serikat buruh. Jika kedua belah pihak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi secara kekeluargaan tanpa harus melalui proses hukum, maka perselisihan dianggap selesai.


Mary I. Herman,

Advokat & Praktisi Ketenagakerjaan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bersama rekan-rekan Forum Advokat Pengawal Pancasila. DIRGAHAYU FAPP
Sidang Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat.
Penanganan Permohonan Intervensi sebagai Pihak Lain Perkara PILPRES di Mahkamah Konstitusi
Pendampingan Hukum Grace Natalie (Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia) dalam memenuhi undangan Klarifikasi pada Polda Metrojaya Jakarta
Bersama Juniver Girsang dalam Audiensi Forum Advokat Pengawal Pancasila dengan MENKUMHAM Yasonna Laoly.
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 1)
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 2)
Bersama Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan Maruarar Siahaan pada Perkara di Pengadilan Tata Usana Negara, Jakarta. NKRI Harga mati
Officium Nobile
Bersama rekan-rekan Advokat Pengawal Pancasila
Bersama Mediator Disnakertrans Provinsi Jawa Barat

Copyright © 2018 - Law Office Mary Herman & Partners