Upaya Mencegah Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja

Sejak terjadinya pandemi Covid-19, hampir seluruh aspek perekenomian di Indonesia ikut terdampak, terutama setelah upaya penanggulangan Covid-19 oleh Pemerintah diterapkan di seluruh sektor tanpa terkecuali. Hal ini mengakibatkan sejumlah aturan ketat dan pembatasan jam kerja seperti Work From Home (WFH) terus diterapkan demi mencegah penyebaran Covid-19. Akibatnya, tidak sedikit karyawan yang diPHK oleh Pemberi Kerja karena selain adanya potensi kerugian, penurunan laba juga berpengaruh pada operasional perusahaan, sehingga tidak sedikit pemberi kerja yang memutuskan untuk merumahkan bahkan memutuskan hubungan kerja demi mencegah terjadinya kerugian. Pemutusan hubungan kerja yang terjadi, tentu menjadi hal yang ditakuti oleh Pekerja, dan menjadi beban bagi Pemberi Kerja, mengingat apabila hubungan kerja tetap dilanjutkan dengan kondisi menurunnya operasional perusahaan, maka bukan hanya rugi, Perusahaan juga akan terancam bankrut dan tidak menutup kemungkinan pada akhirnya ditutup. Terkait alasan tersebut, terdapat sejumlah langkah-langkah yang dapat dilakukan Pemberi Kerja untuk tetap dapat mengupayakan atau mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan, sebagai alternatif atau siasat agar tidak melakukan PHK.


Upaya-Mencegah-Terjadinya-PHK


Baca juga: Efisiensi Sebagai Alasan PHK


Melalui Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-643/MEN/PHI-PPHI/IX/2 Tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja, pemerintah berharap agar Pengusaha berusaha semaksimal mungkin agar tidak melakukan PHK. Upaya untuk menghindari terjadinya PHK dapat melalui langkah-langkah alternatif, antara lain sebagai berikut:


  1. melakukan efisiensi biaya produksi;
  2. mengurangi upah pekerja/buruh ditingkat managerial;
  3. mengurangi waktu kerja lembur;
  4. menawarkan kesempatan pension dini bagi pekerja/buruh yang sudah memenuhi syarat;
  5. merumahkan untuk sementara waktu pekerja/buruh secara bergantian;

Selanjutnya, untuk mengambil langkah-langkah sesuai alternatif tersebut di atas, pengusaha hendaknya sella melakukan konsultasi dengan serikat pekerja/serikat buruh atau wakil pekerja/buruh di Perusahaan masing-masing.

Jika dengan cara-cara di atas PHK tetap tidak dapat dihindari dan pengusaha terpaksa melakukan PHK, maka PHK harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Baca juga: Penyelesaian Perselisihan PHK


Konsultasi-Hukum-Tenaga-Kerja

Prinsipnya, setiap permasalahan yang berimbas pada nasib pekerja/buruh pada perusahaan, maka Pengusaha dapat mengambil upaya awal yaitu melakukan dialog dengan pekerja/buruh, agar dicapai kesepakatan bersama, yang dapat memperhatikan kepentingan pekerja/buruh, maupun pengusaha, sehingga perselisihan hubungan industrial yang terjadi dapat diatasi bersama, dengan mengedepankan win win solution.


Mary Herman

Advokat & Praktisi Ketenagakerjaan.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bersama rekan-rekan Forum Advokat Pengawal Pancasila. DIRGAHAYU FAPP
Sidang Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat.
Penanganan Permohonan Intervensi sebagai Pihak Lain Perkara PILPRES di Mahkamah Konstitusi
Pendampingan Hukum Grace Natalie (Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia) dalam memenuhi undangan Klarifikasi pada Polda Metrojaya Jakarta
Bersama Juniver Girsang dalam Audiensi Forum Advokat Pengawal Pancasila dengan MENKUMHAM Yasonna Laoly.
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 1)
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 2)
Bersama Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan Maruarar Siahaan pada Perkara di Pengadilan Tata Usana Negara, Jakarta. NKRI Harga mati
Officium Nobile
Bersama rekan-rekan Advokat Pengawal Pancasila
Bersama Mediator Disnakertrans Provinsi Jawa Barat

Copyright © 2018 - Law Office Mary Herman & Partners