Perjanjian Pra Nikah

 Mungkin bagi sebagian orang baru pertama kali mendengar istilah Perjanjian Pra Nikah, atau sudah mendengar, tetapi belum mengerti apa definisi Perjanjian Pra Nikah dan apa-apa saja yang menjadi isi perjanjian pra nikah. Di era modernisasi seperti sekarang ini, baik pria maupun wanita, sudah mampu memilki penghasilan sendiri tanpa bergantung satu sama lain. Hal ini menjadi alasan pasangan-pasangan yang akan menikah menentukan apakah harta yang diperoleh setelah menikah menjadi harta masing-masing atau harta bersama. Terutama bagi pasangan yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda dan merencanakan melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan, sangat perlu untuk memahami arti dan kegunaan perjanjian pra nikah sebelum melangsungkan perkawinan. Perjanjian pra nikah menjadi sangat penting bagi pasangan berbeda kewarganegaraan, mengingat harta yang diperoleh setelah terjadinya perkawinan tidak dapat menjadi hak milik, namun hanya sebatas hak pakai dan hak sewa, walaupun salah satu pasangan merupakan warga negara Indonesia. 

Seriously? 
Mari kita bahas!


Perjanjian-Pra-Nikah



DEFINISI

Pertama-tama perlu kita ketahui apa itu Perjanjian Pra Nikah. Perjanjian Pra Nikah adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat sebelum perkawinan, yang mengatur kesepakatan bersama terkait dan tidak terbatas pada penggabungan atau pemisahan harta, hutang piutang, hak asuh anak, dan kesepakatan lainnya yang dibuat di hadapan notaris oleh para pihak yang akan menikah.

Jika melihat dari sisi hukum, maka Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperbolehkan dibuat perjanjian tertulis yang harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Ini berarti, bagi kamu yang Muslim pengesahan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedang bagi Non Muslim pengesahannya dilakukan di Catatan Sipil. 


HAL-HAL YANG DIATUR 

Apa saja yang diatur dalam perjanjian pra nikah? Yang diatur dapat berupa: 
  • Status kepemilikan harta;
  • Hak-hak dan Kewajiban;
  • Pemisahan hutang;
  • Hak Asuh Anak;
  • dan lain sebagainya.

Pada prinsipnya, kamu dan pasangan kesepakatan apapun. Selama tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kemanusiaan, perjanjian dapat disahkan.


PERJANJIAN PRA NIKAH BAGI PERKAWINAN CAMPURAN

Perjanjian pra nikah sangat penting, terutama jika kamu akan menikah dengan Warga Negara Asing (WNA). Mengapa? Untuk kamu ketahui, tanpa adanya perjanjian pra nikah kepemilikan tanah atau rumah yang dihasilkan selama perkawinan hanya sebatas Hak Pakai dan Hak Sewa saja, dengan alasan aset tersebut dapat bercampur dan menjadi bagian dari harta bersama.

Perjanjian pra nikah masih dianggap tabu oleh segelintir orang karena seolah-olah dibuat untuk mempersiapkan perceraian. Padahal, perjanjian pra nikah memiliki banyak manfaat, seperti melindungi hak-hak istri dari hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari seperti: poligami, hak asuh anak jika salah satu pasangan selingkuh, pembebasan hutang pasangan, dan masih banyak hal-hal lainnya yang bisa disepakati bersama dalam perjanjian pra nikah. 


BERLAKUNYA PERJANJIAN PRA NIKAH

Kapan Perjanjian pra nikah mulai berlaku? Perjanjian pra nikah mulai berlaku ketika perkawinan dilangsungkan. Bagaimana jika salah satu pasangan ini mengubah isi perjanjian tersebut? Apabila ada hal-hal di dalam perjanjian pra nikah yang ingin diubah, maka harus dengan persetujuan kedua belah pihak, dan juga tidak merugikan pihak ketiga. 


BIAYA PEMBUATAN PERJANJIAN PRA NIKAH

Terkait biaya pembuatan perjanjian pra nikah, tergantung perjanjian pra nikah seperti apa yang ingin kamu buat. Semakin rinci isi perjanjian, maka semakin mahal pula biayanya. Draft perjanjian yang dibuat secara standar, berkisar antara 1,5 juta hingga 5 juta rupiah. Sedangkan perjanjian pra nikah yang dibuat lebih mendetail, berkisar 8 juta hingga 25 juta rupiah. 

Jadi, buat kamu yang merasa perlu mengatur soal pemisahan harta, hutang piutang, hak asuh anak atau hal lain yang dianggap sangat perlu, kamu bisa tuangkan dalam Perjanjian Pra Nikah. 


Mary I. Herman,
Advocate & Legal Consultant.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bersama rekan-rekan Forum Advokat Pengawal Pancasila. DIRGAHAYU FAPP
Sidang Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat.
Penanganan Permohonan Intervensi sebagai Pihak Lain Perkara PILPRES di Mahkamah Konstitusi
Pendampingan Hukum Grace Natalie (Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia) dalam memenuhi undangan Klarifikasi pada Polda Metrojaya Jakarta
Bersama Juniver Girsang dalam Audiensi Forum Advokat Pengawal Pancasila dengan MENKUMHAM Yasonna Laoly.
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 1)
Bersama rekan-rekan FAPP menangani Perkara Gugatan Tata Usaha Negara mewakili pemerintah sebagai Pihak Tergugat Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. (Foto 2)
Bersama Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan Maruarar Siahaan pada Perkara di Pengadilan Tata Usana Negara, Jakarta. NKRI Harga mati
Officium Nobile
Bersama rekan-rekan Advokat Pengawal Pancasila
Bersama Mediator Disnakertrans Provinsi Jawa Barat

Copyright © 2018 - Law Office Mary Herman & Partners