 |
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mulai berlaku pada 28 Oktober 2026. Undang-undang ini menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang meminta pembentuk undang-undang menata kembali aturan ketenagakerjaan dalam satu undang-undang tersendiri.
Bagi pekerja dan pengusaha, perubahan ini menyentuh beberapa pertanyaan sehari-hari. Berapa kali kontrak kerja boleh diperpanjang? Apa yang harus dilakukan jika rencana PHK tidak disepakati? Bolehkah perusahaan menahan ijazah pekerja?
Apa saja yang berubah bagi pekerja dan pengusaha?
- Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Pasal 82 membatasi masa kontrak awal hingga dua tahun. Kontrak dapat diperpanjang paling banyak dua kali, masing-masing paling lama satu tahun. Batas ini juga berlaku bagi PKWT yang didasarkan pada selesainya pekerjaan tertentu;
- Pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasal 228 mewajibkan upaya mencegah PHK. Jika PHK tidak dapat dihindari, pemberi kerja wajib merundingkannya dengan pekerja atau serikat pekerja secara bipartit, kecuali dalam keadaan yang disebut di Pasal 229. Jika perundingan gagal, PHK harus menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap. PHK yang melanggar ketentuan ini batal demi hukum dan pemberi kerja wajib mempekerjakan kembali pekerja;
- Pesangon karena pensiun. Menurut Pasal 247, pekerja yang di-PHK karena memasuki usia pensiun berhak atas dua kali besaran pesangon dalam Pasal 232 ayat (2). Sebelumnya, Pasal 56 PP No. 35 Tahun 2021 menetapkan pengali 1,75. Pekerja juga berhak atas uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Jika ada program pensiun, perhitungannya mengikuti Pasal 248;
- Dana cadangan pesangon. Pasal 253 mewajibkan pengusaha menyediakan dana ini, dengan pengecualian bagi usaha mikro dan kecil. Tujuannya untuk menjamin hak pekerja yang mengalami PHK karena alasan selain pensiun dan belum diikutsertakan dalam program pensiun;
- Ijazah dan dokumen pribadi. Pasal 78 melarang pemberi kerja meminta atau menahan dokumen tersebut sebagai jaminan hubungan kerja. Pengecualian terbatas pada kepentingan yang dibenarkan secara hukum atas dokumen yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang dibiayai pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja tertulis.
Bagaimana dengan aturan ketenagakerjaan sebelumnya?
Pasal 311 mencabut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Lampiran UU No. 6 Tahun 2023, pencabutan terbatas pada Bab IV Bagian Kesatu Pasal 80 huruf a dan Bagian Kedua Pasal 81.
Bagaimana jika kontrak atau peraturan perusahaan masih merujuk pada aturan lama? Pasal 310 menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan dari kedua undang-undang tersebut tetap berlaku sepanjang isinya sejalan dengan UU No. 27 Tahun 2026. Ketentuan ini penting saat memeriksa dasar hukum kontrak, prosedur PHK, atau perhitungan pesangon.
Sumber hukum
UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan
PP No. 35 Tahun 2021, Pasal 56 (PDF)
Law Office MARY HERMAN & Partners
Advocates & Legal Consultants
